MASYARAKAT yang mampu diminta tidak mengambil hak sesama berupa bantuan sosial (bansos). Sebab, bantuan itu ditujukan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
“Jangan mencoba untuk mengambil hak mereka yang tidak mampu,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis, Minggu (17/4).
Muhadjir mengatakan mengambil hak sesama tidak dibenarkan ajaran agama. Tindakan egois itu juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Muhadjir menyebut pemerintah sudah mendata target penerima bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Data tersebut diharapkan meminimalkan praktik lancung oleh oknum yang mengambil keuntungan.
“Misalnya mengeklaim bahwa dia yang mengusahakan turunnya bansos kemudian minta bagian dari yang diterima warga,” ujar dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat. Program ini jadi respons atas tingginya harga minyak goreng yang disebabkan lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional.
"Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng," ujar Jokowi.
Program BLT minyak goreng akan diberikan kepada lebih 20 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia. Meliputi masyarakat tidak mampu dan penerima program bantuan-bantuan dari pemerintah.
"Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan," ungkapnya. (OL-8)
