Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH-langkah yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upayanya mengatasi pandemi Covid-19 dinilai sudah sangat tepat. Hal itu terbukti dengan terus melandainya angka penyebaran Covid-19 baik di pusat maupun daerah sehingga dampak yang dimunculkan bisa ditekan.
Hal itu dikatakan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh, Safrizal Rahman. Dikatakan, hal tersebut memunculkan rasa optimis jika Indonesia bisa segera memasuki fase endemi.
"Pertama tentu apa pun yang kita sampaikan hari ini kondisi covid di Indonesia sudah jauh turun dari yang sebelumnya. Bahkan kalau kita melihat kita sudah fase deselerasi yang bisa membawa kita memasuki fase endemi," ujar Safrizal dalam keterangan yang diterima, Rabu (12/4).
Safrizal mengapresiasi penanganan pandemi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama kurun waktu dua tahun. Menurutnya, tidak mudah untuk bisa menaklukkan virus Covid-19 di negara yang penduduknya sangat besar dan majemuk seperti di Indonesia ini.
"Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang besar dan keragaman yang luar biasa, sehingga tidak mudah mengontrol dan kemudian memang kondisi pandemi yang sedang kita hadapi ini," kata Safrizal.
Namun di bawah kepemimpinan Jokowi, Safrizal menilai Indonesia mampu unjuk gigi di dunia internasional berkat keberhasilannya menangani pandemi. Bahkan menurutnya, Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan penanganan covid-19 terbaik. "Alhamdulillah kita masuk ke dalam kategori-kategori yang cepat menyelesaikan (pandemi Covid-19). Kita apresiasi dengan itu," jelasnya. (RO/OL-15)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved