Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MASIH maraknya konten berita palsu atau hoaks menjadi tantangan di era digital seiring terus meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, terutama pada masa pandemi covid-19.
Menyikapi hal tersebut,Danone Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan inisiatif program edukasi untuk meningkatkan literasi digital, khususnya bagi para jurnalis di Indonesia, sebagai upaya memerangi berita palsu yang tersebar di berbagai portal-portal berita.
Program edukasi dan pelatihan jurnalistik yang bertajuk “Danone Journalist Skill Up: Kelas Kebal Hoaks”, berlangsung secara virtual pada 11 dan 12 April 2022 dengan menargetkan jurnalis dari skala nasional maupun lokal dan juga menggandeng Dewan Pers dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).
Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir.
Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54,25% dengan penetrasi internet mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal 2022.
Tren peningkatan penggunaan internet tentunya akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi, baik untuk kepentingan edukasi, kesehatan, bisnis, maupun hiburan. Sebanyak 80,1% atau 8 dari 10 orang Indonesia beralasan menggunakan internet untuk menemukan informasi.
Namun, di tengah tren kenaikan pengguna internet, peredaran hoaks atau berita bohong masih menjadi persoalan serius republik ini, karena dampaknya bisa merusak ekonomi, mengganggu proses demokrasi dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), jumlah hoaks yang tersebar di Indonesia mencapai 2.298 pada 2020.
Angka tersebut naik dari tahun 2019 mencapai 1.221 hoaks. Adapun tiga topik utama yang banyak beredar di media sosial adalah terkait kesehatan, politik, dan kriminalitas.
Selama tahun 2021, walaupun jumlah hoaks menurun menjadi 1.888, namun dominasi hoaks masih pada isu kesehatan, khususnya terkait pandemi covid-19, dan disebarkan paling banyak dalam bentuk campuran antara foto/video dan narasi.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemekominfo, Semuel A. Pangerapan mengatakan, “Kami menilai bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang dunia internet dan teknologi informasi (literasi digital) sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran berita hoaks perlu terus ditingkatkan, yang bisa dimulai dari insan pers sebagai corong sumber informasi yang didapatkan oleh masyarakat."
Baca juga: Kemenkominfo dan OASE-KIM Dorong Kaum Perempuan Lawan Hoaks
"Berdasarkan Indeks Literasi Digital Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada 2021, indeks literasi digital Indonesia masih berada dalam kategori sedang. Oleh karena itu, literasi digital merupakan salah satu pilar penting untuk mengakselerasi transformasi digital demi terwujudnya masyarakat digital Indonesia,” kata Semuel.
Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin menjelaskan, “Kami menyadari, penyebaran berita hoaks saat ini masih menjadi tantangan kita semua tak terkecuali dari sisi industri, dan tidak sedikit yang berkaitan dengan isu kesehatan, lingkungan atau bahkan informasi seputar produk yang belum tentu benar."
"Melihat kondisi tersebut, Danone Indonesia ingin mendukung pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, dalam hal ini melalui jurnalis sebagai key opinion leader untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat agar bisa menyajikan informasi yang faktual dan akurat," jelasnya.
"Melalui program literasi digital ‘Danone Journalist Skill Up’ ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan jurnalis tentang tren digital dan literasi, agar terhindar dari sumber informasi hoaks,” tutur Arif.
Anggota Kelompok Kerja Pendidikan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Lahyanto Nadie mengatakan, “Perkembangan media sosial yang begitu cepat merupakan tantangan yang harus mampu diimbangi oleh industri media massa dengan proses pemberitaan yang semakin cepat dan efisien, namun tetap memegang prinsip informasi yang akurat, faktual, berimbang dan akuntabel."
"Upaya untuk meningkatkan kualitas jurnalisme terus dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan uji kompetensi wartawan," jelasnya. '
"Peran industri swasta seperti yang dilakukan Danone Indonesia melalui program ‘Danone Journalist Skill Up’ ini sangat penting dan memberikan inspirasi bagi industri lainnya. Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya yang dilakukan oleh Danone Indonesia," tambah Lahyanto.
Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho menyatakan pentingnya mengajak seluruh elemen masyarakat memerangi hoaks, termasuk rekan-rekan jurnalis.
"Akar masalah hoaks di Indonesia kompleks, tidak hanya karena literasi digital masyarakat yang belum merata. Tetapi juga karena dipicu polarisasi yang belum reda," katanya.
"Oleh karena itu, di tengah masyarakat Indonesia yang masih dibanjiri dengan hoaks, kami berharap jurnalis yang sudah memahami kaidah verifikasi digital mampu berperan untuk membentengi medianya supaya tidak terjebak konten hoaks, dan lebih penting dari itu ikut menjadi agen untuk menjernihkan informasi di ruang digital masyarakat kita,” ujar Septiaji.
Agar terhidar dari berita hoaks, terdapat banyak tools yang bisa dipelajari oleh masyarakat umum maupun jurnalis.
Untuk mencari konten verifikasi bisa mencari di ekosistem cekfakta.com, turnbackhoax, maupun di kanal periksa fakta media pers, baik yang sudah terstandar International Fact-Checking Network (IFCN) ataupun belum.
Selain itu, bisa juga digunakan tools Fact Check Explorer yang disediakan Google sehingga kita bisa mencari artikel klarifikasi yang dibuat oleh organisasi periksa fakta dari berbagai negara.
Tidak hanya itu, beberapa tools untuk audit media sosial seperti di Twitter, Facebook, Instagram, juga bisa menggunakan Advanced Search Twitter dan Twopcharts.
Sementara itu, tools untuk verifikasi foto bisa melalui Google Reverse Search Image, Yandex, dan tools untuk verifikasi video seperti Invid,serta tools untuk verifikasi lokasi seperti Google Streetview dan Google Maps.
“Jika ada informasi yang masih diragukan faktanya, masyarakat bisa segera cek langsung di kanal periksa fakta TurnBackHoax.ID, Cekfakta.com, atau kanal Whatsapp 085921600500,” tutup Septiaji. (RO/OL-09)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Abdul menyebut penulis melaporkan soal kolomnya yang terbit hari 22 Mei dan peristiwa yang mengikutinya.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut komposisi Pengurus Dewan Pers baru Periode 2025-2028 yang dipimpin oleh Komaruddin Hidayat.
dewan pers
Tian membuat berita atas pesanan Advokat Junaedi Saibih yang juga menjadi tersangka lain dalam kasus ini. Dia mendapatkan keuntungan atas pekerjaan itu.
Kedua pihak juga sepakat untuk menyediakan ahli dari Dewan Pers. Dua instansi itu juga sepakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved