Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
PEMERINTAH menargetkan dana abadi untuk bidang kebudayaan mencapai Rp5 triliun. Saat ini, sudah ada Rp3 triliun yang dialokasikan pada 2020 dan 2021 lewat BLU LPDP.
Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Ini baru terbentuk di tahun 2020. Kemenkeu mulai mengalokasikan Rp1 triliun," ujar Ani, sapaan akrabnya, Rabu (23/3).
"Waktu itu celengan belum ada, kita titipkan celengan besar LPDP. Tahun 2021, kami masuki lagi Rp2 triliun. Jadi total Rp3 triliun," imbuhnya.
Baca juga: Mendikbud-Ristek dan Menkeu Luncurkan Dana Abadi Kebudayaan
Dia menyebut dana abadi di bidang kebudayaan merupakan harapan Presiden Joko Widodo. Sejak 2017, Presiden sudah menyampaikan keinginan untuk membentuk dana abadi kebudayaan minimal Rp5 triliun.
Kemenkeu bersama Kemendikbudristek pun membentuk Dana Indonesia sebagai wadah atau celengan dana abadi kebudayaan. Sehingga, anggaran APBN yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan untuk pemajuan kebudayaan, serta mendukung pelaku budaya di Tanah Air.
"Dengan terbentuknya Dana Indonesia, kita akan mampu memenuhi janji Bapak Presiden Rp5 triliun. Tahun depan, diharapakan diisi lagi, sehingga mencapai Rp5 triliun," papar Ani.
Baca juga: Presiden Jokowi Hapus Aturan Karantina bagi PPLN
Sesuai amanat undang-undang, lanjut dia, 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan. Anggaran itu mencakup riset, teknologi dan kebuyaan. Namun, dalam implementasinya anggaran itu tidak semuanya diserap.
Mendikbudristek Nadiem Makarim menambahkan bahwa Dana Indonesia merupakan dukungan pemerintah untuk memulihkan sektor kebudayaan di tengah pandemi covid-19. Pemerintah mendorong pemajuan kebudayaan dengan dukungan dana abadi, yang sifatnya lebih stabil dan berkelanjutan.
"Kegiatan pemajuan kebudayaan yang sejatinya bersifat dinamis dan lintas tahun, sekarang lebih fleksibel didanai pemerintah," tutur Nadiem.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved