Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA memimpin dunia dalam Fourth Meeting of the Conference of Parties (COP) 4 Minamata dengan isu penghapusan dan pemberantasan illegal perdagan merkuri.
Hal ini ditunjukkan dengan kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden COP 4 ini, yang dipimpin Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menegaskan hal itu saat membuka secara resmi Pertemuan COP (conference of parties) 4 Minamata di Nusa Dua, Bali, Senin, (21/3).
Sebelumnya pada hari Jumat,(19/3) lalu, dilakukan upacara penaikan bendera PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dan bendera Indonesia Merah Putih di Bali Nusa Dua Convention Center.
Penaikan bendera Merah Putih bersama-sama bendera PBB memberikan pemaknaan bahwa proses pengambilan keputusan negara di dunia saat ini konteksnya penghapusan dan pemberantasan illegal perdangan merkuri dipimpin Indonesia.
Upacara penaikan bendera yang dihadiri oleh pejabat-pejabat dari lembaga PBB (Konvensi Minamata) menandai bahwa komplek BNDCC akan menjadi tempat pertemuan 139 negara yang akan mengikuti COP Minamata 4.
Sangat membanggakan
Dirjen PSLB3-KLHK, Rosa Vivien mengatakan, pertemuan ini tentu sangat membanggakan, karena ini merupakan pesan yang sangat kuat kepada dunia, apalagi Indonesia sebagai tuan rumah G-20, bahwa Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat akan isu-isu pelestarian lingkungan.
Lebih lanjut dikemukakan Rosa Vivien, salah satu legacy penting dari COP 4 Minamata ini adalah diluncurkannya dokumenn “Bali Declaration” yang menjadi komitmen seluruh negara parties untuk penghapusan dan pemberantasn illegal perdagangan merkuri.
Di samping itu, menurut Rosa Vivien, pertemuan COP 4 Minamata ini juga memberikan rasa optimistis dan kepercayaan yang sangt kuat untuk bangkit setelah 2th dalam masa pandemi. Pertemuan COP sendiri akan berlangsung sampai tanggal 25 Maret 2022. (RO/OL-09)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved