Menteri LHK: AS Dukung Upaya RI Menurunkan Deforestasi

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyambut baik dukungan Amerika Serikat (AS) dalam upaya Indonesia untuk mengimplementasikan rencana operasional FOLU Net Sink 2030.

Hal itu disampaikan Siti dari hasil pertemuannya dengan tim Delegasi Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim (The US Special Presidential Envoy for Climate, SPEC) John Kerry, yang dipimpin oleh Penasehat Senior Robert O. Blake Jr.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia secara konsisten berhasil mengurangi deforestasi. Penurunan deforestasi secara simultan ini mencerminkan upaya serius Indonesia dalam mewujudkan Forestry and Other Land Use (FOLU) NET SINK 2030,” ungkap Siti dalam keterangan resmi, Minggu (20/3).

Baca juga: Mitigasi Partisipatif Kurangi Kebakaran Hutan dan Lahan

Pada awal pertemuan, Penasehat Senior Robert O. Blake Jr., mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengucapkan selamat kepada Menteri Siti atas peluncuran Rencana Operasional FOLU NET SINK 2030.

Jeffery P. Cohen, Direktur USAID Indonesia, menyampaikan bahwa USAID akan memprioritaskan dukungannya untuk mewujudkan rencana operasional FOLU NET SINK 2030. Siti mencontohkan upaya penanggulangan kebakaran hutan dengan menerapkan solusi permanen yang berkelanjutan yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

Baca juga: Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Energi bagi Perempuan

Berikut, upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari aksi FOLU NET SINK 2030. Blake mengapresiasi upaya Indonesia dalam merehabilitasi hutan mangrove. Jutaan hektar hutan mangrove di Indonesia merupakan salah satu kekuatan Indonesia dalam memerangi krisis perubahan iklim.

Lebih lanjut, Siti menyampaikan bahwa deforestasi Indonesia sepanjang 2019-2020 tercatat sekitar 115 ribu hektar. Itu lebih rendah 75% dari periode sebelumnya, yakni 2018-2019.

Data ini menunjukkan tren penurunan deforestasi selama dua periode terakhir. Perkiraan data yang masih dicek angka finalnya bahwa deforestasi 2020-2021 bisa lebih rendah lagi. Penasihat Senior Blake pun memuji upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi.

Baca juga: Sertifikasi Halal Gratis Dibuka, BPJPH Siapkan 25.000 Kuota untuk UMK

Penasehat Iklim untuk Menteri Keuangan AS, John E. Morton, mendiskusikan isu terkait nilai ekonomi dan pasar karbon Indonesia, serta tata kelolanya. Siti menekankan bahwa Indonesia akan memprioritaskan nilai ekonomi karbon yang dapat memenuhi komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) nasional.

Indonesia juga akan berperan serta dalam pasar karbon internasional, seperti disampaikan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Turunan dari Peraturan Presiden tersebut segera diterbitkan dalam bentuk peraturan menteri.

“Tidak ada bagian dari nilai ekonomi karbon Indonesia yang terlepas dari peraturan presiden tersebut. Semuanya harus sejalan dengan tata kelola karbon melalui sistem pemantauan tunggal Sistem Registrasi Nasional. Tindakan perdagangan karbon di luar sistem akan berhadapan dengan penegakan hukum,” jelas Siti.(OL-11)