Minggu 20 Maret 2022, 07:15 WIB

Sertifikasi Halal Gratis Dibuka, BPJPH Siapkan 25.000 Kuota untuk UMK

Ferdian Ananda Majni | Humaniora
Sertifikasi Halal Gratis Dibuka, BPJPH Siapkan 25.000 Kuota untuk UMK

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
Warga menunjukkan logo halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertera di mie instan impor di Jakarta, Senin (14/3/2022)

 

BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi UMK, melalui Program Sehati. Program yang dilaunching tahun 2021 ini merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. 

"Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) akan kita mulai bulan Maret ini sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun. Bagi UMK yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kementerian Agama menyediakan kuota 25.000 UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini," kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (20/3). 

Aqil menyebut kuota 25.000 itu hanya digunakan untuk fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal-self-declare. Untuk bisa self declare, UMK harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH. 

Baca juga: BMKG: Waspada Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan Jelang Musim Kemarau

Baca jugaTerus Berkurang, Wisma Atlet Tampung 948 Pasien Covid-19

"BPJPH tahun ini hanya memfasilitasi UMK yang memenuhi syarat self declare. Tapi tak usah kuatir karena UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta. Jumlahnya variatif. Seperti tahun 2021 ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran  mencapai 16,5 Milyar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK," urainya. 

Aqil menambahkan, pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini sedang dikonsolidasi dengan berbagai pihak. BPJPH telah mengadakan roadshow ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikat halal. Targetnya tahun 2022 ini 10 juta produk halal yang bisa disertifikasi halal.

"BPJPH serius komunikasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP),  KNEKS, Kadin, asosiasi usaha, gubernur, dan juga perbankan. Hari-hari ini kami sedang roadshow ke sejumlah provinsi untuk silaturahim dan dengar pendapat dengan gubernur, bupati, dan walikota. Tujuannya untuk mendapat dukungan kongkrit dari pemda terkait fasilitasi dan pembiayaan sertifikat produk halal bagi UMK," pungkasnya. (H-3)

Baca Juga

Dok. Coverse

Basboi dan Atta Wakili Indonesia di Ajang Converse All Stars Paris Tyler The Creator Talk

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 29 Juni 2022, 19:38 WIB
Converse menggelar ajang pengalaman seru 2 hari itu dengan tujuan untuk lebih menyemarakkan kehadiran Converse di Paris dan melibatkan...
dok.KNPI

DPP KNPI Desak PT FI Sikapi Audit LHP Kontrak Karya 2013-2015

👤Selamat Saragih 🕔Rabu 29 Juni 2022, 19:30 WIB
KETUM DPP KNPI Haris Pertama, meminta PT Freeport Indonesia (FI) supaya menindaklanjuti audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait...
HO

Bangun Ruang Terbuka Hijau, Ukrida Tegaskan Komitmen Peduli Lingkungan Hidup

👤Widhoroso 🕔Rabu 29 Juni 2022, 19:04 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) kerap menggelar berbagi kegiatan terkait...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya