Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masyarakat perlu turut mengurangi rintangan karir bagi perempuan dengan tidak mengharuskan perempuan meninggalkan profesinya untuk menjadi ibu.
"Pemimpin perempuan seperti saya dianggap sebagai exception dan bukan norm. Ini yang mungkin kita harus ubah bersama," kata Sri Mulyani dalam webinar Women Leaders Forum 2022 yang dipantau di Jakarta, hari ini.
Perubahan itu dapat dilakukan dengan menciptakan ruang kerja yang memungkinkan bagi perempuan untuk menjalani tugas profesionalnya sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya.
Menurutnya perempuan yang berkarir bisa memberikan kontribusi positif bagi suatu organisasi dengan menghasilkan keputusan yang lebih beragam sehingga keputusan itu lebih berkualitas.
Ia mengatakan sedang mengupayakan agar Kementerian Keuangan memiliki jumlah pejabat perempuan eselon 1 setara dengan jumlah pejabat laki-laki.
Baca juga: Puan: Lindungi Perempuan dalam Pusaran Konflik
Saat ini jumlah fresh graduate perempuan dan laki-laki di lingkungan Kementerian Keuangan sebetulnya sudah setara, tapi jumlah karyawan perempuan berkurang saat mereka menaiki jabatan yang lebih tinggi.
"Jadi di level academic, perempuan sebetulnya tidak menghadapi masalah, even better than man di academic achievement. Begitu masuk di periode dimana mereka harus memilih antara karir dan keluarga, itu tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki," katanya.
Sementara itu, menurutnya laki-laki tidak dihadapkan pada keharusan untuk memilih yang sama seperti perempuan, karena mereka dianggap sudah semestinya menafkahi keluarga.
"Masyarakat harus mengusahakan agar level playing field antara perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda sehingga perempuan juga bisa melanjutkan karirnya," ucapnya. (Ant/OL-4)
Menurut laporan tersebut, meskipun persentase wanita yang menempati level manajemen senior secara global meningkat menjadi 33,5% selama dua dekade, namun lajunya relatif lambat.
Kurangnya perlindungan dari pemerintah untuk penetapan harga akan memperlebar kesenjangan gender dalam pertanian.
Kesungguhan DPR dalam memilih penyelenggara pemilu merupakan cerminan awal dari kualitas dan kredibilitas Pemilu 2024.
PERNYATAAN cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono, agar janda kaya menikahi pengangguran dianggap sebagai seksisme oleh Komnas Perempuan.
KEPUTUSAN Muhammad Ali Askandar, Chandra Gautama, dan Raden Ayu Rizkiyati, membebaskan HI
Menurut istri Wakil Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono jika perempuan rajin merawat organ intim, niscaya para suami tidak mencari sensasi seks di luar rumah dan melakukan penyimpangan seksual
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved