Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno mengumumkan bahwa kebijakan bebas karantina bagi wisatawan mancanegara (wisman) mulai diterapkan di tiga wilayah destinasi wisata.
Per Senin (7/3) ini, kebijakan tanpa karantina diberlakukan di Batam, Bintan dan Bali. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan layanan visa kunjungan saat kedatangan (VOA) bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk ke Bali.
"Arahan Bapak Presiden, juga soal visa on arrival (VOA) yang mulai diimplementasikan kembali per hari ini. Jadi ini berita baik bagi pariwisata," tutur Sandiaga dalam pemaparan virtual, Senin (7/3).
Baca juga: Pemerintah Saudi Cabut Aturan Pembatasan Jarak Sosial dan Karantina
Dalam catatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, ada 23 negara yang masuk kebijakan VOA. Rinciannya, Australia, Amerika Serikat, Belanda, Brunei Darussalam, Filipina dan Inggris. Lalu, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Malaysia dan Myanmar.
Kemudian, Prancis, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab dan Vietnam. Selain 23 negara, wisman yang berkunjung ke Bali, Batam dan Bintan juga dapat menggunakan e-Visa.
"Intinya, ini terbuka untuk wisman. Hanya saja dilihat ada karantina dan tidak. Kami menunggu surat edaran dari Satgas soal ini (bebas karantina)," jelas Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nia Niscaya.
Baca juga: Kasus Covid-19 Menurun, Layanan Faskes Tetap Dipertahankan
Terpisah, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan ada syarat yang harus dipenuhi turis soal bebas karantina. Pertama, PPLN yang datang harus menunjukkan paid booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari, atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI.
"PPLN yang masuk harus sudah vaksinasi lengkap/booster," kata Luhut.
PPLN juga diharuskan melakukan entry PCR-test dan menunggu di kamar hotel, hingga hasil tes negatif keluar. Setelah dinyatakan negatif, PPLN bisa bebas beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.(OL-11)
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) optimistis masih bisa terus bertumbuh meski terdapat tekanan politik dan ekonomi, baik di lingkup nasional maupun global.
AKADEMISI dan pengamat kebijakan publik Undiknas Denpasar, I Nyoman Subanda, mengungkapkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik patut didahului dengan kajian
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved