Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno mengumumkan bahwa kebijakan bebas karantina bagi wisatawan mancanegara (wisman) mulai diterapkan di tiga wilayah destinasi wisata.
Per Senin (7/3) ini, kebijakan tanpa karantina diberlakukan di Batam, Bintan dan Bali. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan layanan visa kunjungan saat kedatangan (VOA) bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk ke Bali.
"Arahan Bapak Presiden, juga soal visa on arrival (VOA) yang mulai diimplementasikan kembali per hari ini. Jadi ini berita baik bagi pariwisata," tutur Sandiaga dalam pemaparan virtual, Senin (7/3).
Baca juga: Pemerintah Saudi Cabut Aturan Pembatasan Jarak Sosial dan Karantina
Dalam catatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, ada 23 negara yang masuk kebijakan VOA. Rinciannya, Australia, Amerika Serikat, Belanda, Brunei Darussalam, Filipina dan Inggris. Lalu, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Malaysia dan Myanmar.
Kemudian, Prancis, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab dan Vietnam. Selain 23 negara, wisman yang berkunjung ke Bali, Batam dan Bintan juga dapat menggunakan e-Visa.
"Intinya, ini terbuka untuk wisman. Hanya saja dilihat ada karantina dan tidak. Kami menunggu surat edaran dari Satgas soal ini (bebas karantina)," jelas Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nia Niscaya.
Baca juga: Kasus Covid-19 Menurun, Layanan Faskes Tetap Dipertahankan
Terpisah, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan ada syarat yang harus dipenuhi turis soal bebas karantina. Pertama, PPLN yang datang harus menunjukkan paid booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari, atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI.
"PPLN yang masuk harus sudah vaksinasi lengkap/booster," kata Luhut.
PPLN juga diharuskan melakukan entry PCR-test dan menunggu di kamar hotel, hingga hasil tes negatif keluar. Setelah dinyatakan negatif, PPLN bisa bebas beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.(OL-11)
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved