Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
LIMA Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia harus dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar kegiatan pariwisata tidak berdampak buruk pada pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Diakui Wakil Menteri LHK Alue Dohong, saat ini memang pengelolaan lingkungan, khususnya sampah di destinasi pariwisata masih menjadi tantangan utama. Berdasarkan Survei Sapu Gunung yang dilakukan KLHK bersama komunitas pencinta alam pada 2016, diketahui terdapat sebanyak 453 ton sampah di 8 destinasi wisata alam taman nasional. Dari jumlah tersebut, 240 ton atau 53% persennya merupakan sampah plastik yang dipastikan dapat merusak ekosistem taman nasional.
"Sampah plastik memang menjadi tantangan utama dalam mengembangkan 5 destinasi wisata super prioritas," kata Alue dalam acara bertajuk Membangun Destinasi Paiwisata Super Pioritas, Melalui Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan, Selasa (1/3).
Namun demikian, Alue memastikan KLHK telah memberikan perhatian serius mengenai penyelesaian persoalan sampah di lima destinasi wisata super prioritas dengan berbagai pendekatan. Mulai dari memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, memberikan sarana dan prasarana, pendampingan bimbingan teknis, membangun pilot project, kampanye, edukasi ke masyarakat dan meningkatkan kapasitas aparat dan pemda.
"KLHK terus memberikan perhatian dan dukungan serius untuk mewujudkan pengelolaan sampah yan terintegrasi dan berwawasan lingkungan di lima wilayah tersebut," beber Alue.
Baca juga: Aturan Plastik Sekali Pakai di Daerah Belum Diimplementasikan dengan Baik
Dalam hal ini, Alue menegaskan pengelolaan sampah di lima destinasi wisata prioritas bukan hanya tanggung jawab KLHK, melainkan semua pihak yang terlibat di dalamnya seperti pihak swasta, akademisi, hingga masyarakat.
"Yang menjadi kunci dari pengelolaan sampah di destinasi pariwisata adalah cegah, pilah dan olah sampah. Ini perlu diterapkan di destinasi pariwisata dan membutuhkan komitmen dan tanggung jawab semua pihak, terutama pengelola destinasi itu sendiri dan pemerintah daerah di lokasi itu," imbau Alue.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Rajaipan O. Sinurat mengungkapkan pihaknya terus berupaya melakukan terobosan pengelolaan sampah, terlebih saat pemerintah menetapkan Toba sebagai kawasan destinasi pariwisata super prioritas.
"Kita telah melakukan sosialisasi. Kita libatkan lintas sektor mulai dari tokoh agama, pemuda, termasuk dari beberapa gereja. Kita buatkan surat imbauan agar bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik," ucap Rajaipan.
Upaya lainnya yang dilakukan dengan mengadakan acara Kamis Bersih bagi ASN untuk memberikan contoh kepada masyarakt bagaimana melakukan pemilahan sampah yang baik.
"Kita juga melibatkan masyarakat. Kita tahu bagaimana permasalahan sampah di Toba jadi prioritas utama Untuk itu kita akan tetap bekerja sama dengan berbagai pihak," pungkas dia.(OL-5)
Aktivis LBH Keadilan mendesak Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Banten untuk tidak menerima putusan begitu saja dan segera menyatakan banding.
TPST Utama ditargetkan bisa mengolah sampah 10-15 ton setiap harinya dengan sistem teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Kerja sama itu diharapkan bisa menangani masalah sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.
Setiap kemasan plastik yang dipilah oleh warga dapat disetorkan ke bank sampah terdekat lalu dikonversi menjadi poin yang setara dengan tabungan emas di rekening tabungan emas Pegadaian.
PESISIR Kota Cirebon kembali dipenuhi tumpukan sampah. Kesadaran bersama diminta untuk bisa mengatasi permasalahan sampah. Tumpukan sampah terlihat di sepanjang pesisir pantai.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved