Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENAMBAHAN syarat kartu BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah efektif diberlakukan mulai 1 Maret 2022. Adapun aturan teranyar itu dinilai tidak akan menyulitkan proses jual beli tanah.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan tidak akan mengubah skema dan tidak akan mempersulit transaksi pertanahan. Pihaknya tetap memproses transaksi pertanahan, meski pemohon belum terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Jadi hanya menambah satu persyaratan, tapi ke depannya kita siapkan beberapa sistem. Sehingga, prosesnya menjadi otomatis, tidak perlu menambahkan syarat tersebut," jelas Suyus dalam diskusi virtual, Rabu (23/2).
Pihaknya terus menggencarkan sosialisasi program yang dicanangkan pemerintah. Serta, mengevaluasi implementasi penambahan persyaratan peralihan hak karena jual beli di lapangan. Tidak kalah penting, berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait aktivasi keanggotaan.
Baca juga: NIK Jadi Nomor Kepesertaan BPJS Kesehatan
"Saya juga terus berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan. Bagaimana proses pengaktifan? Itu dalam waktu 5-10 menit sudah bisa diaktifkan. Nantinya, ada sistem langsung dengan BPJS. Sementara sistemnya sedang kita siapkan," imbuh Suyus.
Terkait dengan alternatif bagi masyarakat yang belum aktif dalam program BPJS Kesehatan, pihaknya tetap memproses berkas jual beli tanah tersebut. "Skemanya, apabila masyarakat sudah mempunyai kartu BPJS Kesehatan, maka dilampirkan," ujarnya.
"Tapi, apabila masyarakat belum mempunyai BPJS Kesehatan, berkasnya akan kita terima dulu tapi. Nanti, kita tahan sampai nanti keanggotaan BPJS Kesehatannya selesai," lanjutnya.
Dalam proses layanan pertanahan, bukan hanya BPJS Kesehatan yang menjadi persyaratan di luar kewenangan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, penambahan persyaratan tersebut tidak mengubah skema proses jual beli tanah. Pun, kemudahan layanan untuk masyarakat akan menjadi prioritas.
Baca juga: KPK dan LPSK Diminta Ikut Berantas Mafia Tanah
Selain BPJS Kesehatan, juga ada persyaratan lain dalam proses jual beli tanah, yakni NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). "Ada beberapa persyaratan yang memang bukan kewenangan Kementerian ATR/BPN, yang masuk ke dalam proses peralihan ini," kata dia.
"Memang kita akan berikan beberapa hal yang terkait kemudahan layanan masyarakat. Tetap akan kita proses, tapi kita akan berikan catatan di dalam sistem. Sehingga, masyarakat wajib menyampaikan bukti keanggotaannya tersebut," papar Suyus.
Ke depan, syarat melampirkan BPJS Kesehatan akan menjadi bagian sistem online yang terus dikembangkan pada pelayanan pertanahan. Upaya pengembangan juga melibatkan mitra kerja, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ke dalam proses tersebut. Penerapan sistem online akan dilakukan secara bertahap.
"Targetnya 2022 ini menjadi naik 3% lagi. Di 2024, angka kepesertaan BPJS Kesehatan sudah 98%. Kita berharap dengan Inpres 1/2022, salah satunya meningkatkan jumlah keanggotaan masyarakat yang masuk dalam pelayanan BPJS Kesehatan," tukasnya.(OL-11)
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) optimistis masih bisa terus bertumbuh meski terdapat tekanan politik dan ekonomi, baik di lingkup nasional maupun global.
AKADEMISI dan pengamat kebijakan publik Undiknas Denpasar, I Nyoman Subanda, mengungkapkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik patut didahului dengan kajian
PENJUALAN MMI sepanjang 2024 meningkat secara signifikan. Pada 2025, perseroan juga akan membangun pabrik popok di Indonesia untuk untuk memperlancar proses bisnis.
Suzuki memproduksi model hybrid di Indonesia seperti New XL7 Hybrid dan All New Ertiga Hybrid.
Kurita mengatakan pihaknya sangat bersemangat tahun ini karena 2025 menjadi tahun yang menandai kehadiran Mitsubishi Motors ke-55 tahun.
PT PAM Mineral (NICL), perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, berhasil mencatatkan penjualan sebesar Rp543,91 miliar per Maret 2025.
SMRA sukses membukukan penjualan sebesar Rp300 miliar dalam peluncuran perdana proyek komersial eksklusifnya, City Hub Commercial – The Next Level
Penjualan Tesla turun 13% dibandingkan tahun lalu, dengan hanya 337.000 kendaraan terkirim pada kuartal pertama 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved