Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah risiko kematian akibat covid-19.
"Caranya mengurangi fatalitas yaitu vaksin cepat-cepat," ujar Menkes Budi dalam konferensi pers terkait hasil Ratas PPKM, Senin (14/2)
Maka itu ia mengharapkan, semua masyarakat yang belum divaksinasi, terutama lanjut usia dan yang mempunyai komorbid (penyakit penyerta) terkendali untuk segera mendapatkan vaksinasi lengkap dan penguat (booster).
Ia mengatakan, vaksinasi lengkap dua dosis diperlukan mengingat kasus meninggal akibat korona saat ini didominasi oleh pasien yang belum divaksinasi atau belum lengkap dua dosis.
Ia mengemukakan, 60 persen kasus kematian akibat covid-19 dikarenakan belum divaksinasi atau belum divaksinasi lengkap dua dosis. Begitupun yang masuk ICU, 60 persennya juga karena belum vaksinasi atau belum lengkap.
"Jadi Bapak-Ibu tolong bantu saudara-saudara kita agar segera divaksinasi," tuturnya.
Saat ini, disampaikan, baru tujuh provinsi yang angka vaksinasi lengkapnya sudah mencapai 70 persen. Dan baru empat provinsi yang vaksinasi untuk lanjut usianya 70 persen, yaitu Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Kepri (Kepulauan Riau).
Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan pasien yang memiliki komorbiditas dan belum mendapat vaksinasi lengkap adalah korban terbesar dari COVID-19.
"Data Kemenkes pada periode 21 Januari hingga 8 Februari 2022 menunjukkan dari 487 pasien COVID-19 yang meninggal, 66 persen di antaranya belum divaksinasi lengkap," ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah terus berjuang keras untuk mencegah lebih banyak lagi korban yang terjadi, salah satunya dengan mendorong vaksinasi.
"Vaksinasi, terutama bagi lansia, orang yang memiliki komorbid, dan anak-anak harus dipercepat dan diperluas," tegasnya.
Ia menyampaikan, vaksinasi terbukti secara ilmiah mampu mengurangi risiko kesakitan dan kematian akibat terinfeksi COVID-19.
Hingga saat ini, disampaikan, vaksin yang digunakan di Indonesia masih memiliki efektivitas yang baik untuk memproduksi antibodi bagi varian COVID-19 apapun, termasuk omikron. (OL-8)
PREVALENSI obesitas nasional pada penduduk berusia sekitar 18 tahun di Indonesia mengalami peningkatan. Angka ini naik dari 21,8% pada tahun 2018 menjadi 23,4% pada tahun 2023.
DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
RI perkuat imunisasi dan surveilans usai 2 WNA Australia positif campak pasca-perjalanan dari Jakarta & Bandung. Cek detail kasus dan langkah Kemenkes di sini.
Penyakit Tidak Menular (PTM) kini mengintai usia produktif. Kenali gejala, data terbaru 2026, dan panduan deteksi dini untuk menjaga produktivitas masa depan.
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved