BRIN: Butuh Upaya Bersama Cegah Laju Regresi Demokrasi

PERJALANAN demokrasi Indonesia dipandang penting untuk diperhatikan dalam memahami dinamika politik Indonesia pada 2022. Tantangan demokrasi pada tahun ini, berada pada upaya bersama untuk mencegah laju regresi demokrasi.

Kepala OR Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Ahmad Najib Burhani mengatakan bahwa tren kemunduran demokrasi diperparah dengan adanya situasi pandemi global.  “Dalam konteks demokrasi, krisis yang diakibatkan oleh penyebaran covid-19 dapat memengaruhi cara pandang dan bentuk kebijakan pemerintah dalam mengelola roda pemerintahan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (1/2).

Di tengah kondisi pandemi publik dihadapkan pada pilihan untuk beradaptasi dan bernegosiasi dengan situasi baru yang disebut dengan istilah new normal. Hal demikian dilakukan agar segala agenda pemerintahan tidak terganggu dan dapat terus berlanjut.

“Kondisi baru ini mengarahkan kita semua untuk menjawab pertanyaan seputar arah perkembangan demokrasi, stabilitas pemerintahan dan dinamika politik post-pandemi di 2022, bersamaan dengan Indonesia mulai memasuki momentum politik yang penting dalam agenda demokrasi, yaitu dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum,” jelas Najib.

Untuk itu, BRIN memandang perlu  mengadakan diskursus  akademik sebagai bentuk proyeksi  demokrasi dan dinamika politik ke depan. “Diskursus tersebut akan dilakukan dengan menempatkan analisis yang komprehensif dari masing-masing klaster penelitian,” sebut Najib.

Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami menjelaskan bahwa ruang lingkup penelitian meliputi klaster bidang politik luar negeri dan isu-isu internasional; agama, etnisitas, gender dan politik; perwakilan politik, pemerintahan dan otonomi daerah; konflik, pertahanan dan keamanan; ekonomi politik dan isu-isu strategis.

Selanjutnya, dikatakan Athiqah dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu,  beberapa isu-isu strategis lain penting untuk diperhatikan dalam perjalanan demokrasi Indonesia  2022. “Diantaranya, isu strategis bidang ekonomi politik, yaitu  pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan isu tentang ibu kota negara (IKN) yang belakangan ini semakin mengemuka dan menjadi pembahasan serius di kalangan elit politik dan pemerintah pusat,” terang Athiqah.

“Sementara itu, dalam melihat arah perkembangan demokrasi dan dinamika politik tahun ini, kita juga perlu melakukan proyeksi terhadap sejumlah potensi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka mempertahankan stabilitas politik, keutuhan dan kedaulatan NKRI,” pungkas Athiqah.(H-1)