Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS Covid-19 varian Omikron terus mengalami peningkatan. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah menyiapkan penanganan dari hulu ke hilir. Ia menuturkan, berkaca pada pandemi gelombang kedua dari varian delta, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penanganan pandemi saat itu.
"Sistem dan fasilitas kesehatan kita ‘kedodoran’, tenaga kesehatan pun banyak yang berguguran. Oleh karena itu, Pemerintah harus membangun kesiapsiagaan baik di titik hulu," ujarnya dalam keterangan media, Senin (17/1).
Baca juga: Program Jokowi Perkuat SDM Hadapi Persaingan di Era Digital
Ia mengatakan, di titik hilir, perilaku masyarakat khususnya penerapan protokol kesehatan (prokes) perlu diperkuat kembali. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai penerapan prokes mulai longgar.
"Kita melihat pelonggaran prokes terjadi di mana-mana. Mobilitas dan aktivitas masyarakat hampir kembali normal seperti sebelum datangnya pandemi," ucapnya.
Pemerintah, imbuh dia, melalui satuan tugas (Satgas) perlu bergerak cepat untuk mengencangkan kembali kampanye dan pengawasan prokes. Selain itu, penguatan surveilans yakni 3T testing, tracing (pelacakan) dan (pengobatan) treatment dipersiapkan mengantisipasi situasi terburuk.
Netty juga meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dan kedua sebelum booster dilakukan secara masif. "Masih banyak daerah yang vaksin dosis pertamanya belum mencapai 70 persen," ucapnya.
Ia menyayangkan kebijakan pemerintah membuka pintu masuk kedatangan internasional dari semua negara.
Menurutnya di satu sisi pemerintah memprediksi puncak Omikron. Tapi di sisi lain, pemerintah membuka pintu masuk untuk semua negara.
"Ini merupakan kebijakan yang kontradiktif dan inkonsisten. Seharusnya kebijakan pengetatan mulai dilakukan bukan justru dilonggarkan" kata Netty. (OL-6)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi dua pasien covid-19 varian omikron dengan subvarian JN.1 dan XBB.2.3.10.1 meninggal dunia.
Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) diminta untuk melakukan PCR terlebih dahulu untuk mendeteksi virus korona varian teranyar, yani EG.1 dan EG.5.
Meski demikian, masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena virulensinya rendah, kecuali pada kelompok risiko tinggi seperti lansia dan penderita komorbid.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan varian baru covid-19 XBB 1.5 dan XBB 1.16 berpotensi menurunkan kadar antibodi dari vaksinasi yang telah diberikan
Omikron jenis BA.5 pernah memuncak pada Juli 2022 di Jakarta.
Aktivitas masyarakat di Beijing mulai normal yang dapat dilihat dari situasi lalu lintas dan alat transportasi umum di ibu kota Tiongkok itu yang sudah mulai padat sejak Senin (19/12).
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved