Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo mengambil langkah cepat dalam menggenjot kemampuan Sumber Daya Manusia menghadapi era digital. Melalui berbagai kementeriannya, Presiden Jokowi mengambil beberapa kebijakan strategis.
Presiden Jokowi melalui Kemenkominfo membangun infrastruktur digital guna menunjung kegiatan-kegiatan digitalisasi. Tak cukup sampai di situ, Presiden Jokowi juga meluncurkan Digital Leadership Academy (DLA) dan terus mendorong penggunaan teknologi digital.
Langkah Presiden Jokowi ini diakui ampuh oleh Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Harisudin. Dia mengatakan program-program yang baik akan terus didukung untuk penguatan SDM yang ada. “Apa pun kebijakan pemerintah yang bersifat positif akan kita dukung sepenuhnya. Dalam arti di sini saling membangun karena kita harus bersifat objektif,” tegas Harisudin.
Selain itu, dia menyinggung terkait Kampus Merdeka yang diterapkan di berbagai kampus saat ini. Menurut dia, Kampus Merdeka memberikan ruang ekspresi bakat dan minat yang bisa dikembangkan. Dia mengatakan, anak-anak muda tentu tidak suka dikekang, di sisi lain punya kreativitas tinggi. Kampus Merdeka bisa jadi jawaban agar anak-anak muda Indonesia terus mengembangkan talenta-talenta digital sesuai yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Era digital membuka persaingan global, dan menurut dia program Jokowi mampu memenangkan persaingan karena SDMnya telah disiapkan.
“Menurut saya (program digital Jokowi) suatu gebrakan yang baru, memberikan satu edukasi dan literasi digital. Itu sangat konkret karena digitalisasi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari,” ujar Harisudin.
Pemerintahan Presiden Jokowi mengambil langkah cepat dalam mempersiapkan SDM unggulan menghadapi era digital. Demi mencapai itu semua, Presiden Jokowi telah mengambil langkah-langkah strategis seperti DLA hingga Kampus Merdeka. Serta membangun infrastruktur teknologi yang menghubungkan antar wilayah dan dunia melalui digital. (OL-12)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved