BMKG Peringatkan Sejumlah Daerah Berpotensi Alami Karhutla

BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah pada Mei sampai Juni 2022 mendatang.

"Seiring progresi kearah musim kemarau, kategori nilai indeks iklim tersebut diprediksikan meningkat, terutama secara spesifik di sekitar wilayah Riau, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara, hingga sebagian kecil wilayah Jawa," kata Plt Deputi Klimatologi BMKG Urip Haryoko, Jumat (14/1).

Untuk itu, dirinya mengimbau agar daerah-daerah tersebut melakukan langkah antisipasi dalam mencegah terjadinya karhutla.

Melihat prediksi BMKG, Peneliti Madya Kelompok Pelaksana Fungsi Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Riset dan Inovasi Nasional Budi Harsoyo mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah daerah.

Ia menjabarkan, erdasarkan pola kemunculan hotspot dan pola hujan di beberapa provinsi, maka peluang paling baik untuk pelaksanaan TMC di Riau yakni pada Maret-April dan Juni-Oktober. Sementara untuk Sumsel-Jambi pada Juni-Oktober. Selanjutnya Kalbar Maret-April dan Juli-September, sedangkan Kalteng pada Juli-September 2022.

"Namun demikian untuk menentukan hari H pelaksanaan, perlu diupadate potensi awan pada periode akan dilaksanakan TMC," imbuh dia.

Budi menambahkan berdasarkan Prediksi TMAT gambut dengan menggunakan Metode Machine Learning, untuk wilayah Riau dan Jambi, dalam 3 bulan kedepan ada kecenderungan menurun, ada peluang munculnya hotspot di wilayah terbut, sehingga perlu diwaspadai.

"Perlu dilakukan monitoring secara berkala perkembangan hotspot, curah hujan dan TMAT gambut dan juga koordinasi secara kontinyu dengan stakeholder lebih awal agar pelaksanaan TMC bisa terlaksana tepat waktu dan mendapatkan hasil yang optimal," tegasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas karhutla pada 2021 mencapai 353.222 hektare. Angka tersebut meningkat dibanding 2020 yang hanya mencapai 296.942 hektare.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi, mengungkapkan pada tahun 2021 telah dilaksanakan langkah-langkah pengendalian karhutla seperti penguatan koordinasi dengan melaksanakan rakornas, rakorsus tingkat menteri, dan rakor teknsi bulanan dalkarhutla. Selain itu, pengendalian karhutla meliputi patroli terpadu, TMC, patroli udara.

Di sisi lain, ada pula peningkatan kesiapsiagaan dengan menyurati para gubernur agar meningkatkan upaya pengendalian karhutla; peningkatan kapasitas dan pendaaan; serta kerjasama regional dan internasional.

Laksmi menambahkan kegiatan yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 2022 ini meliputi pengamanan dan pengendalian karhutla di wilayah IKN, penanganan karhutla di provinsi NTT dan NTB, tindak lanjut COM/COP to AATHP – ACCTHPC di Indonesia sebagai salah satu deliverable keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, revitalisasi sarpras dan peningkatan SDM pengendalian karhutla, peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, pelaksanaan operasi TMC, penambahan dan pembinaan MPA dan MPA-P, serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

“Kami mengharapkan Operasi TMC sesegara mungkin dapat dilakukan dengan meperhatikan kondisi lapangan dan perkiraan cuaca agar kegiatan bisa berlangsung efektif dan efisien,” harap Laksmi. (H-2)