Komisi IX DPR Harap Layanan Kesehatan Lebih Adaptif di Kondisi Pandemi

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena berharap layanan kesehatan di Indonesia dapat lebih adaptif dalam melayani masyarakat saat pandemi Covid-19.

Termasuk persoalan terkait BPJS Kesehatan dengan banyaknya keluhan dari rumah sakit dikarenakan pasien yang belum dapat membayar ataupun keluhan dari masyarakat terkait kartu BPJS yang tidak dapat digunakan di beberapa rumah sakit.

“Harapan dari kunjungan ini, layanan kesehatan kita mampu lebih adaptif dengan kondisi pandemi saat ini. Kita melihat komitmen dari berbagai pihak juga dari BPJS Kesehatan, mereka juga merespon, baik itu kepada institusi ataupun tenaga kesehatan dan juga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di tanah air,” kata Melki saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, (27/12).

Rangkaian kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kerja mitra kerja Komisi IX DPR RI. Poin yang disoroti terkait vaksinasi dan persiapan vaksinasi yang akan dilaksanakan di tahun 2022, serta pendistribusian vaksinasi untuk anak-anak, lansia dan disabilitas.

“Booster yang akan dilakukan ini tentu kita ingin agar pemerintah memperhatikan bagaimana melihat dari efikasi atau efektivitas dari vaksin yang dipakai. Bagaimana penyimpanannya dan distribusinya,” tandas Melki.

Politikus Partai Golkar ini berharap dari kunjungan ini akan diperoleh berbagai masukan secara langsung, baik dari pemerintah daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.

“Selain itu juga, kunker bertujuan untuk memonitor pelaksanaan program-program kementerian/lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI serta menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI. Temuan dan hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya," ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut juga membahas terkait isu stunting yang menjadi domain di BKKBN dan mendapat atensi khusus agar pemasalahan stunting di di DIY dapat ditekan. Sebisa mungkin untuk calon ibu ataupun orang tua dapat lebih perhatian agar dapat terhidar dari kondisi stunting.

Di lain sisi, Komisi IX DPR RI mengapresiasi Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Provinsi DIY tetap aktif dan tetap menjalani proses pelatihan dengan mencetak banyak generasi, sehingga masyarakat dapat terbantu. (RO/OL-09)