BPJS Kesehatan Diminta Berinovasi dalam Pengaduan dan Kebutuhan Pasien

IMPLEMENTASI Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hampir sampai pada penghujung tahun 2021 dan siap memasuki tahun ke-9.

Berbagai pencapaian dan aktivitas dalam upaya optimalisasi layanan program JKN-KIS khususnya di masa pandemi Covid-19 terus dilakukan. 

Ketua YLKI Tulus Abadi menyebut di tengah pandemi ini seharusnya BPJS Kesehatan bisa mendorong mitra kerja untuk memanfaatkan layanan berbasis digital.

"Karena semua konsumen sudah memegang ponsel, dan internet juga sudah bagus, dan pandemi belum kita tahu kapan berakhir maka digitalisasi menjadi penting," kata Tulus dalam Public Expose: Kaleidoskop 2021 dan Outlook 2022, Kamis (30/12).

Dia memastikan seharusnya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan tele-medicine dan telekonsultasi.

"Ini sangat penting agar pemerataan pelayanan kesehatan tetap bisa dijangkau," sebutnya.

Baca juga: BPJS segera Bahas Pembiayaan Pasien Covid-19 setelah Pandemi Berakhir

Kemudian inovasi dalam pelayanan dalam penanganan pengaduan. Lanjut Tulus penyelesaian pengaduan menjadi garda terdepan yang harus ditangani secara baik.

"Ada petugas yang meng-handle, juga pelayanan pengaduan yang berbasis digital, sehingga input-input atau keluhan masyarakat sebagai konsumen pasien bisa terselesaikan dengan cepat," tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Jaminan Sosial Chazali Situmorang berharap surplus dana jaminan sosial harus mampu dioptimalkan untuk kepentingan pelayanan. Salah satunya melalui investasi di instrumen surat berharga negara (SBN).

"Harus diamankan dalam rangka investasi, satu sisi ini membantu keuangan negara dengan dimasukkan ke dalam SBN,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Chazali kondisi itu merupakan akuntabilitas penempatan dana pada instrumen investasi yang tidak berisiko. Sebab, untuk kepentingan masyarakat.

"Setelah 7 tahun beroperasi, sudah saatnya (BPJS Kesehatan) tidak berfokus edukasi dan sosialisasi bukan tidak penting tetapi lagi prioritas utama, fase pada menegakkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan," pungkasnya. (A-2)