Kamis 30 Desember 2021, 22:17 WIB

BPJS Kesehatan Diminta Berinovasi dalam Pengaduan dan Kebutuhan Pasien

Ferdian Ananda Majni | Humaniora
 BPJS Kesehatan Diminta Berinovasi dalam Pengaduan dan Kebutuhan Pasien

ANTARA/RENO ESNIR
Warga antre mengurus layanan kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (23/11).

 

IMPLEMENTASI Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hampir sampai pada penghujung tahun 2021 dan siap memasuki tahun ke-9.

Berbagai pencapaian dan aktivitas dalam upaya optimalisasi layanan program JKN-KIS khususnya di masa pandemi Covid-19 terus dilakukan. 

Ketua YLKI Tulus Abadi menyebut di tengah pandemi ini seharusnya BPJS Kesehatan bisa mendorong mitra kerja untuk memanfaatkan layanan berbasis digital.

"Karena semua konsumen sudah memegang ponsel, dan internet juga sudah bagus, dan pandemi belum kita tahu kapan berakhir maka digitalisasi menjadi penting," kata Tulus dalam Public Expose: Kaleidoskop 2021 dan Outlook 2022, Kamis (30/12).

Dia memastikan seharusnya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan tele-medicine dan telekonsultasi.

"Ini sangat penting agar pemerataan pelayanan kesehatan tetap bisa dijangkau," sebutnya.

Baca juga: BPJS segera Bahas Pembiayaan Pasien Covid-19 setelah Pandemi Berakhir

Kemudian inovasi dalam pelayanan dalam penanganan pengaduan. Lanjut Tulus penyelesaian pengaduan menjadi garda terdepan yang harus ditangani secara baik.

"Ada petugas yang meng-handle, juga pelayanan pengaduan yang berbasis digital, sehingga input-input atau keluhan masyarakat sebagai konsumen pasien bisa terselesaikan dengan cepat," tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Jaminan Sosial Chazali Situmorang berharap surplus dana jaminan sosial harus mampu dioptimalkan untuk kepentingan pelayanan. Salah satunya melalui investasi di instrumen surat berharga negara (SBN).

"Harus diamankan dalam rangka investasi, satu sisi ini membantu keuangan negara dengan dimasukkan ke dalam SBN,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Chazali kondisi itu merupakan akuntabilitas penempatan dana pada instrumen investasi yang tidak berisiko. Sebab, untuk kepentingan masyarakat.

"Setelah 7 tahun beroperasi, sudah saatnya (BPJS Kesehatan) tidak berfokus edukasi dan sosialisasi bukan tidak penting tetapi lagi prioritas utama, fase pada menegakkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan," pungkasnya. (A-2)

Baca Juga

Antara/Mohamad Hamzah

Pengawasan Ketat Ternak Impor dan Karantina Hewan Cegah Meluasnya Penyakit Mulut dan Kuku

👤Fetry Wuryasti 🕔Kamis 26 Mei 2022, 22:44 WIB
“Titik-titik pemeriksaan, pengawasan dan karantina untuk sapi impor perlu menjadi fokus pemerintah supaya PMK tidak semakin...
DOK Kemenko PMK

Pemerintah Maksimalkan Perlindungan Bagi Anak dan Penyandang Disabilitas yang Terdampak Pandemi

👤Widhoroso 🕔Kamis 26 Mei 2022, 22:01 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, masa depan anak-anak Indonesia, termasuk mereka yang kehilangan orang tua pada masa Pandemi...
Antara

14,3 Juta Lansia Rampung Divaksinasi

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:38 WIB
Jumlah itu setara 66,44 persen dari target 21.553.118...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya