Dukung Kesetaraan Gender, Pemerintah Alokasikan Dana Khusus

KEBIJAKAN anggaran dinilai mesti memiliki perspektif gender guna memastikan adanya kesetaraan dari tiap aspek. Karena itu, mulai 2021 pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Capital Market Women Empowerment Forum bertajuk Advancing Gender Equality for Sustainable Finance in Indonesia Capital Market, Rabu (22/12).

"Sejak tahun 2021 ini kita menambahkan satu menu baru, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik yang dipakai untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak," tuturnya.

Alokasi anggaran tersebut merupakan inovasi yang dilakukan bendahara negara atas dorongan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA). Pasalnya, perempuan di daerah kerap tertinggal dan bahkan menjadi korban dari tindak kejahatan.

Melalui anggaran tersebut, diharapkan perempuan dan anak di seluruh daerah Indonesia dapat terlindungi dan berdaya. Alih-alih terus tertinggal, perempuan di daerah diharapkan dapat berkembang dan berkontribusi pada tiap aspek kehidupan.

"Kita lihat akhir-akhir ini terjadinya anak-anak perempuan yang dijadikan korban, yang sungguh-sungguh sangat memilukan bagi kita semuanya. Ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan, jangan sampai anak-anak perempuan kita menjadi target (kejahatan)," imbuh Sri Mulyani.

"Selain mereka sebetulnya ingin sekolah, tapi malah justru menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh para pengasuh sekolah. Harus kita terus menerus jaga dan perangi praktik-praktik yang sangat buruk ini. jangan sampai anak-anak perempuan kita yang ingin maju, ingin sekolah, kemudian dia dihadapkan pada risiko menjadi korban kejahatan," tambahnya.

Dengan DAK non Fisik untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak itu, lanjut Sri Mulyani, KPPA saat ini bisa berkoordinasi langsung dengan dinas-dinas yang ada di daerah.

Koordinasi itu dilakukan untuk mengembangkan kualitas serta melindungi perempuan dan anak di masing-masing daerah.

"Saya berharap ini tentu akan memberikan penguatan bagi pemerintah daerah, sampai kabupaten/kota bisa masuk ke kecamatan, kelurahan, sehingga kejadian-kejadian yang sangat buruk, yang betul-betul memilukan itu bisa dicegah dari awal," tutur perempuan yang karib disapa Ani tersebut.

Sejatinya, perspektif gender dalam kebijakan anggaran negara telah dilakukan sejak medio 2000 melalui gender responsive budgeting. Itu menjadi alat untuk melakukan perencanaan, penganggaran, monitoring, dan tracking belanja negara agar sesuai dengan agenda kesetaraan gender.

Ani mengatakan itu dikakukan agar perempuan dapat ambil andil dalam pembangunan dan berkontribusi bagi kemajuan nasional. Pengarusutamaan kesetaraan gender juga diharapkan mampu mendorong kesempatan yang sama di segala bidang.

Kemenkeu, lanjutnya, akan terus mendorong agenda kesetaraan gender melalui kebijakan anggaran. Itu tidak melulu diimplementasikan dengan tagging anggaran, melainkan memberikan dukungan spesifik kepada perempuan mulai dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

"Pada akhirnya mereka bisa menjadi perempuan-perempuan yang produktif, sehat, dan bisa memberikan kebaikan tidak hanya pada dirinya namun pada keluarga dan bangsa," pungkas Ani.

Kesetaraan gender dinilai layak dan patut diperjuangkan. Pasalnya, menurut laporan World Economic Forum bertajuk Global Gender Gap yang dirilis pada 2020 menyebutkan, ketidaksetaraan gender hanya bisa ditutup dalam jangka waktu 99,5 tahun.

Karenanya. peningkatan kualitas perempuan perlu didorong agar dapat terlibat dalam peran-peran strategis. (Mir/OL-09)