Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETAHANAN rumah tangga dalam menghadapi pandemi covid-19 yang telah berjalan dua tahun masih terbilang rapuh. Hal tersebut diungkap dalam survei yang dilakukan oleh Smeru Institute.
"Saat ini kegiatan ekonomi memang sudah berjalan. Namun pemilihan ekonomi di tingkat rumah tangga masih rapuh," kata Peneliti Utama Smeru Institute Asep Suharyadi dalam acara bertajuk IVR Report Unicef: Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 terhadap Rumah Tangga di Indonesia yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (10/12).
Dikatakan Asep, survei tersebut dilakukan sebanyak tiga kali putaran sejak Oktober 2020 hingga 2021. Adapun, pada putaran pertama, survei dilakukan dari 7 hingga 19 Desember 2020 dengan melibatkan sebanyak 3.315 rumah tangga. Selain itu, survei putaran kedua dilakukan pada 21 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021 dengan melibatkan 2.821 rumah tangga. Dan terakhir, putaran ketiga pada 8 hingga 22 Januari 2021 yang melibatkan 3.458 rumah tangga.
Dari survei tersebut, diketahui bahwa permasalahan pendapatan yang dialami rumah tangga di Indonesia sebenarnya cenderung menurun. Hal itu terlihat dari penurunan persentase keluarga yang mengalami penurunan pendapatan dari yang tadinya 78,9% pada survei putaran pertama menjadi 53,4% pada survei putaran ketiga.
"Sayangnya perekonomian rumah tangga masih rapuh. Pasalnya, setengah dari keluarga yang mengikuti survei masih mengalami fluktuasi pendapatan," beber dia.
Adapun, survei tersebut juga mengungkap bahwa sebanyak 37% rumah tangga mengalami peningkatan pengeluaran untuk makanan pada 2021 dibanding 2020. Permasalahan tersebut, akhirnya berdampak pada pengurangan porsi makan serta ketidakmampuan dalam menyediakan makanan yang bergizi bagi anak.
Hal yang disoroti dalam survei tersebut selanjutnya ialah mengenai bantuan sosial. Dikatakan bahwa 4 dari 10 rumah tangga telah mendapatkan bantuan sosial baik pangan maupun tunai.
"Namun permasalahan yang terjadi banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa sifat pencairan bantuan tidak terjadi setiap bulan," beber dia.
Berikutnya, permasalahan yang dialami rumah tangga di masa pandemi ialah mengenai kendala terhadap pembelajaran jarak jauh. 9 dari 10 rumah tangga mengaku banyak mengalami kendala saat anaknya harus melakukan PJJ.
"Lebih dari setengah rumah tangga mengalami keterbatasan akses internet dan anak-anak yang tinggal di pedesaan sangat merasakan dampak ini. Hampir 62% menyatakan bahwa keterbatasan internet merupakan isu utama pembelajaran," jelas Asep.
Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, Asep kemudian mengeluarkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang mungkin bisa diimplementasikan pemerintah agar memperkuat rumah tangga dalam menghadapi pandemi.
Pertama, melanjutkan program bantuan sosial, khususnya bagi keluaga yang memiliki anak. Selanjutnya, pemerintah jga harus memberikan bantuan tunai kepada keluarga untuk kesehatan dan nutrisi keluarga.
Berikutnya, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan untuk membantu tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Terakhir, berikan dukungan pada pendidikan anak, mental keluarga, hingga akses terhadap layanan kesehatan. "Itu juga harus diperhatikan pemerintah," beber dia. (H-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved