PEMBELAJARAN Tatap Muka (PTM) pada tahun 2022 diharapkan lebih baik daripada tahun 2021. Tetai untuk menuju kenormalan baru pembelajaran secara langsung menjadi sebuah keniscayaan.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan untuk ke depan tentunya supaya pembiasaan pembelajaran tatap muka di sekolah menjadi lebih baik, tentu volume tetap mukanya harus lebih ditingkatkan yang semula seminggu sekali untuk siswa selanjutnya dilanjutkan dengan blended learning di rumah harapannya ini agar lebih banyak tatap mukanya di sekolah.
"Kalau semula dengan setengah kelas harapannya lebih dari itu, karena kondisi siswa SMP dan SMA yang sudah vaksin untuk di DKI itu kan sudah lebih banyak secara umum itu kisarannya sudah sampai 56% untuk nasional berarti itu kan sudah bagus itu jadi artinya imunitas kolektif sudah mulai terbentuk," kata Heru saat dihubungi, Kamis (9/12).
Baca juga: Kemen PPPA: Berdayakan Ekonomi Awal Solusi Isu Prioritas Perempuan
Baca juga: Awas Hoaks: Pemerintah Paksakan Booster Vaksin Covid-19 kepada Publik
Oleh karena itu pelaksanaan PTM di sekolah, volume tatap mukanya harus ditingkatkan sehingga pembelajaran itu bisa menjadi lebih baik di dalam menumbuhkan kecerdasan berfikir maupun keterampilan berpikir serta keterampilan bersikap.
Tentunya agar jangan sampai terjadi kelengahan agar pendidik, peserta didik, dan orang tua sama-sama mempunyai kepedulian dan kesadaran untuk menciptakan pembelajaran harus dengan protokol kesehatan dengan ketat.
"Tidak hanya sebatas pendidik, peserta didik, dan orang tua tetapi tenaga kependidikan yang ada di birokrasi pendidikan tentu saja harus melakukan pengawasan melekat. Mereka sering melaksanakan monitoring ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengawasan PTM ini," ungkapnya.
Dinas pendidikan juga mengorganisasi pegawainya untuk melakukan pengawasan secara melekat di sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dengan kondisi seperti itu bisa terawasi dengan baik.
Untuk evaluasi kalau di Jakarta sudah lebih baik akan di penyebaran covid-19 di sekolah kan tidak terlalu banyak kalau ada beberapa terjadi di luar Jakarta mungkin di sana ada kelengahan.
Kelengahan terjadi karena perilaku remaja menurut hasil penelitian BPJS itu masih rendah sekali terhadap protokol kesehatan terutama untuk cuci tangan itu belum punya kesadaran dengan baik.
"Kalau tidak diawasi nggak dipaksa tidak melakukan, kemudian menjaga jarak belum ada kesadaran yang bagus, untuk pakai masker dengan baik tertib belum ada kesadaran, jadi masih rendah kesadaran itu" ungkapnya.
Tentunya itu harus diawasi dengan ketat kalau itu sudah bisa berjalan dengan baik maka protokol kesehatan akan bisa mendukung pembelajaran tatap muka ini menjadi lebih baik.
Baca juga: Kepesertaan JKN-KIS Capai 83 Persen di Tengan Pandemi Covid-19
Baca juga: Update Dampak Erupsi Gunung Semeru : 43 Orang Meninggal, 6.022 Jiwa Mengungsi
Sementara itu, Kabid Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri melihat selama PTM terbatas dilaksanakan masih banyak pelanggaran protokol kesehatan baik dari peserta didik atau pun pengajar.
"Menurut kami dengan evaluasi kita akan menemukan kekurangan-kekurangannya. Sebab dilapangan kami masih sering menemukan pelanggaran prokes," ujarnya.
Selain itu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) harus dibenahi kembali. Masih banyak miskonsepsi soal PJJ sehingga guru mengajar hanya memindahkan mengajar tatap muka ke digital.
"Sehingga siswa mengalami kebosanan yang sama. Artinya, jika pandemi berakhir harus siap menggunakan PJJ sebagai bagian dari cara melaksanakan pembelajaran," ujarnya.
Meski pun begitu langkah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) serta Kementerian Agama dalam membagikan kuota gratis. Namun masih juga laporan kuota ini memiliki daya yang lemah dibandingkan kuota biasa para guru masih mengeluhkan itu.
"Untuk selanjutnya tetap melakukan pengecekan berkala. Misal melakikan swab acak di lingkungan sekolah, mengantisipasi sebaran covid-19 maupun varian dan mutasinya. Kami melihat screening semacam ini sudah tidak dilaksanakan lagi sehingga ancamannya lebih terbuka," pungkasnya. (H-3)
