Kemen PPPA: Berdayakan Ekonomi Awal Solusi Isu Prioritas Perempuan

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan Arahan Presiden yang menjadi isu prioritas Kemen PPPA terkait pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender merupakan hulu penyelesaian keempat isu prioritas lainnya.

Saat ini KemenPPPA fokus terhadap tiga kelompok perempuan dengan kerentanan ganda, yaitu perempuan prasejahtera, kepala keluarga, dan penyintas bencana maupun kekerasan.

"Pemerintah telah menjamin kesetaraan akses bagi perempuan melalui peraturan perundangan serta terus mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai pendekatan. Akan tetapi, mengakarnya budaya patriarki masih menempatkan perempuan dalam berbagai ketimpangan yang kemudian melahirkan berbagai isu yang mengancam kualitas hidup perempuan, mulai dari diskriminasi, marjinalisasi, stigmatisasi, beban ganda, hingga kekerasan,” ujar Bintang Kamis (9/12).

Baca juga: Awas Hoaks: Pemerintah Paksakan Booster Vaksin Covid-19 kepada Publik

Padahal menurutnya Bintang, perempuan memiliki potensi yang besar pada bidang ekonomi, khususnya kewirausahaan. Selain itu, dalam mengelola usahanya, para perempuan tidak menjadikan profit sebagai satu-satunya alasan menjalankan usaha.

"Kebanyakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang saya temui, justru menjadi ruang pemberdayaan bagi perempuan-perempuan lain di lingkungannya, sehingga bisa dikatakan, memajukan usaha yang dimiliki oleh perempuan sama dengan mendorong pemberdayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk para perempuan,” ungkap Bintang.

Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno pun sepakat perempuan Indonesia sebagai pelaku UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.

“Sebanyak 65 juta UMKM di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 61 persen perekonomian nasional. Sementara itu, 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Oleh karena itu, bangkitnya perekonomian nasional adalah bangkitnya UMKM serta bangkitnya perempuan Indonesia yang berdaya, khsusunya di bidang ekonomi,” tutur Sandiaga.

Baca juga: Update Dampak Erupsi Gunung Semeru : 43 Orang Meninggal, 6.022 Jiwa Mengungsi

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengungkapkan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, data Status Pekerjaan Utama Perempuan menunjukkan, 71,66 persen perempuan merupakan pekerja keluarga yang tidak dibayar.

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada 2021 masih berada di bawah laki-laki, yaitu 54,03 persen.

“Perempuan melakukan aktivitas ekonomi, sekaligus mengurus keluarganya, sehingga pekerja rumahan menjadi mendominasi dan ini banyak terdapat di UMKM,” imbuh Lenny.

Melihat hal ini, Lenny menegaskan, pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat menjadi pintu masuk penyelesaian permasalahan terkait perempuan dan anak secara komprehensif.

“Kalau kita mampu meningkatkan perekonomian perempuan melalui kewirausahaan, maka pendapatan keluarga diasumsikan meningkat, sehingga keluarga lebih sejahtera dan minimal bisa memberikan pengasuhan yang lebih baik kepada anaknya. Paling tidak pendidikan anak bisa lebih tinggi dan ketahanan pangan keluarga membaik. Karena pendidikan anak lebih tinggi, diharapkan angka pekerja anak dan perkawinan anak dapat turun,” jelas Lenny.

Oleh karena itu, Kemen PPPA mengembangkan pelatihan kewirausahaan berperspektif gender yang terdiri dari materi perspektif gender, literasi dan inklusi keuangan, literasi digital, kewirausahaan, serta materi kepemimpinan perempuan. Pelatihan kewirausahaan ini merupakan bagian dari program Suara dan Aksi Perempuan Pelopor (SIAP). (H-3)