HDI 2021, Kikis Hambatan Disabilitas untuk Melangkah Maju

HARI Disabilitas Internasional diperingati setiap 3 Desember. Adapun peringatan HDI tahun ini mengusung tema International Leadership and Participation of Person With Disabilities Toward an Inclusive, Accesible, and Sustainable Post Covid-19 World.

Dalam sambutan peringatan HDI 2021, Menteri Sosial Tri Rismaharini berharap bahwa Indonesia dapat mendorong kelompok disabilitas untuk terus maju tanpa hambatan.

“Yang paling penting adalah menghilangkan adanya hambatan, stigmatisasi dan prasangka buruk yang merendahkan harkat martabat penyandang disabilitas,” kata Risma di Gedung Kementerian Sosial, Jumat (3/12).

Baca Juga: Aplikasi Konekto Beri Kemudahan Bisnis Bagi Kaum Disabilitas

Pemerintah sendiri, kata dia, telah melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan adanya hambatan yang mungkin dihadapi kelompok disabilitas untuk bisa melangkah maju. Salah satu upaya dilakukan pemerintah yakni dengan membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai upaya menjamin kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas.

“Komisi Nasional Disabilitas dibentuk pemerintah sebagai upaya untuk menjamin kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas agar memiliki hak-hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya,” beber Risma.

Selain upaya pemerintah, Risma juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam membentuk masyarakat Indonesia yang inklusif.

“Kepada masyarakat Indonesia kami berharap dapat terus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk beraktivitas dan berkreasi serta berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan,” pungkas dia.

Baca Juga: Mensos Beri Perlidungan Anak Disabilitas Korban Kekerasan di Balai Kemensos

Menurut Mensos, lingkungan yang inklusif diperlukan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan.

Kemensos juga terus mengurangi kondisi ketidaksetaraan yang dihadapi penyandang disabilitas. Di antara langkah Kemensos di bawah kepemimpinan Mensos Tri Rismaharini ialah dengan mengembangkan inovasi teknologi. “Saudara-saudara kita yang mengalami celebral palsy, disabilitas fisik atau sensorik netra, kita berikan alat bantu. Alat-alat ini diberikan sentuhan inovasi teknologi, sehingga membantu mobilitas mereka,” kata Mensos.

Senada, Direktur Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Kemensos Eva Rahmi Kasim mengatakan peringatan disa­bilitas yang diselenggarakan setiap tahun dilaksanakan untuk mengingatkan masyarakat akan hak yang sama perlu diberikan bagi para penyandang disabilitas.

Lebih lanjut sosialisasi dan pemahaman untuk masyarakat perlu ditingkatkan. “Dengan adanya pemahaman tentang disabilitas, maka masyarakat akan berpihak kepada para penyandang disabilitas. Sehingga akan semakin terwujud inklusivitas dari masyarakat dan tujuan akhirnya adalah kesamaan kesempatan ini akan meningkatkan situasi dan kondisi penyandang disabilitas yang lebih baik,” ujar Eva.

Dengan adanya rangkaian acara HDI ini, penting melibatkan anak muda penyandang disabilitas untuk bisa tampil percaya diri, menjadi pemimpin.

“Bukan hanya pemimpin mengepalai organisasi, tapi bagaimana dia bisa beri tahu kepada orang lain bahwa saya adalah penyandang di­sabilitas tapi saya sama seperti yang lain,” ujar Eva.

Butuh kolaborasi
Pada kesempatan tersebut, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril mengungkapkan, dirinya mengapresiasi komitmen pemerintah terhadap upaya penghormatan dan perlidungan disabilitas melalui berbagai peraturan yang ada. Namun demikian, ia tidak memungkiri bahwa masih banyak hambatan yang ditemui dalam melakukan implementasi kebijakan di lapangan.

“Di antaranya belum adanya data yang valid dan re­liable yang terpilah, dan rendahnya angka partisipasi di­sabilitas di bidang pendidikan, serta belum terpenuhinya kuota tenaga kerja penyandang di­sabilitas, aksesibilitas di ruang piblik, trasportasi umum, dan sebagainya. Ini menjadi tantangan terhadap pemenuhan hak disabilitas,” beber dia.

Untuk itu, ia menyatakan, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, dibutuhkan kolaborasi dari banyak pihak. “Tentu memerlukan sinergitas dari pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama saling mendukung dan mencari jalan keluar. Masing-masing pihak, apakah itu pemerintah, organsiasi penyandang disabilitas, akademisi, dunia usaha dan masyarakat, tentunya memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendukung terciptanya masyarakat inklusif,” pungkas dia. (Ata/Far/S2-25)