Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PENANGANAN pandemi Covid-19 harus diatasi bersama-sama semua pemangku kepentingan. Termasuk dalam hal membangkitkan kembali ekonomi nasional. Tanpa kerjasama sulit mengatasi imbas pandemi yang mematikan berbagai sektor.
Demikian benang merah dari International Conference on Social Sciences (ICOSSCI) dari Konsorsium Ilmu Sosial di Lembaga Layanan Dikti Wilayah III (LLDIKTI III), Rabu (24/11) yang diselenggarakan Universitas Nasional (Unas).
Konferensi Internasional mengangkat tema 'Solidarity, Creativity dan Connectivity' yang berperan penting untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam menangani isu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Pembicara dari Unas, Dr. M. Alfan Alfian M, M.Si., menyinggung dampak pandemi Covid-19 yang dialami di masa pemerintahan era Jokowi, tentang melemahnya perekonomian nasional.Namun jika dilihat Indonesia termasuk Negara yang cukup baik dalam menangani Covid-19.
"Pemerintah terus mengupayakan kebijakan yang terbaik dalam penanganan Covid-19. Meskipun dalam prakteknya banyak mengalami keterbatasan dan kendala di lapangan, secara umum dapat diketahui bahwa: penanganan pandemi Covid-19 semakin efektif (jika dibandingkan dengan negara lain, capaian Indonesia cukup baik dan on the right track). Beberapa event Nasional (seperti kompetisi olahraga nasional) sudah bisa diadakan menjelang akhir tahun 2021," jelas Alfan Alfian.
Menurut Alfan, masyarakat perlu mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan Covid-19. Apalagi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami peningkatan. "Pada tahun 2019 IPM 71,92, dan tahun 2020 : 71,94 dan di tahun 2021 sebanyak 72,29. Saya mengharapkan peningkatan IPM akan mendorong peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan,” harapnya.
Dalam tatanan sistem politik, jelas Alfan, juga telah berubah menjadi lebih demokratis, kebijakan pembangunan di era Jokowi sejak tahun 2014 telah ditandai dengan kebijakan Nasional yang cenderung developmentalistik.
"Pembangunan ekonomi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang menekankan pada pertumbuhan investasi. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) orientasi investasi dianggap mengkesampingkan hak-hak buruh serta tidak menjamin kualitas lingkungan termasuk fenomena deforestasi yang menjadi kritik kelompok lingkungan sehingga seolah mengabaikan paradigma pembangunan berkelanjutan," katanya.
Sebagai akademisi, ia berharap pemangku kepentingan untuk menimbang kritikan yang membangun agar pembangunan Nasional berada dalam koridor keseimbangan antara demokrasi, pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. "
Pembuat kebijakan harus belajar dari kegagalan Orde Baru dalam menjalankan kebijakan Developmentalisme yang tidak memperhatikan keseimbangan antara demokrasi, pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan,” tandasnya.
Di sisi lain, Associate Professor Dr. Zaini Othman dari Universiti Malaysia Sabah (UMS) menyatakan, untuk memerangi Covid-19 informasi dan fakta harus diperiksa dengan baik. Sehingga segala kebijakan yang dioleh dapat direalisasikan dengan optimal ke masyarakat luas.
Konferensi Internasional ini juga menghadirkan Keynote Speech Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, ia menyampaikan bahwa untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dibutuhkan kerja sama solidaritas hubungan antar Negara.
"Solidaritas yang saya maksud adalah akar dari hubungan antar negara, tidak ada sebuah negara di dunia ini yang bisa mengatasi virus covid-19 ini sendirian, kita saling membutuhkan satu sama lain," ujarnya.
Kegiatan ini disambut baik oleh Rektor Unas Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. dalam sambutannya disampaikan bahwa melalui Konferensi ini bisa dijadikan wadah bertukar informasi dan kemudian dijadikan pertimbangan oleh para pemangku kebijakan.
“Dalam kegiatan ini bisa memberi manfaat dan kontribusi secara khusus ke pemangku kebijakan di masa pandemi, pertemuan ini juga bisa untuk mendorong inovasi pengembangan pengetahuan dan teknologi apalagi di era new normal,” terangnya.
Ia berharap penelitian Sosial dan Politik pada International Conference on Social Sciences dapat memberi rekomendasi kepada masyarakat dalam mengatasi pandemi. "Konferensi ilmiah semacam ini harus konsisten didorong karena mereka berfungsi sebagai sarana untuk akademisi dan peneliti menyebarluaskan hasil penelitian untuk kemaslahatan orang banyak,” pungkasnya.(OL-13)
Baca Juga: Menag: Per 1 Desember 2021, Penerbangan Indonesia Bisa Langsung ke Saudi
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Presiden mendoakan agar mendiang mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dan diampuni segala dosa-dosanya.
SATUAN Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebut, Indonesia sudah memasuki endemi pada 21 Juni 2023. Terjadi penurunan kasus hingga 89% dalam sebulan.
Seperti halnya virus korona, bentuk patologi sosial semacam itu kini juga masih ada dan bergentayangan. Mereka cuma bermutasi menjadi bentuk lain, dari yang kelas teri hingga kakap.
Dalam waktu satu-dua minggu Presiden Joko Widodo akan umumkan transisi pandemi ke endemi.
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Pemerintah menganjurkan agar masyarakat tetap melakukan vaksin booster covid-19 meski aturan wajib masker resmi dicabut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved