Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Unas Ingatkan Pentingnya Kerja sama Atasi Pandemi Covid-19

Mediaindonesia.com
26/11/2021 17:09
Unas Ingatkan Pentingnya Kerja sama Atasi Pandemi Covid-19
Rektor Unas Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A(dok.ist)

PENANGANAN pandemi Covid-19 harus diatasi bersama-sama semua pemangku kepentingan. Termasuk dalam hal membangkitkan kembali ekonomi nasional. Tanpa kerjasama sulit mengatasi imbas pandemi yang mematikan berbagai sektor.

Demikian benang merah dari International Conference on Social Sciences (ICOSSCI) dari Konsorsium Ilmu Sosial di Lembaga Layanan Dikti Wilayah III (LLDIKTI III), Rabu (24/11) yang diselenggarakan Universitas Nasional (Unas).

Konferensi Internasional mengangkat tema 'Solidarity, Creativity dan Connectivity' yang berperan penting untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam menangani isu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pembicara dari Unas,  Dr. M. Alfan Alfian M, M.Si., menyinggung dampak pandemi Covid-19 yang dialami di masa pemerintahan era Jokowi, tentang melemahnya perekonomian nasional.Namun jika dilihat Indonesia termasuk Negara yang cukup baik dalam menangani Covid-19.

"Pemerintah terus mengupayakan kebijakan yang terbaik dalam penanganan Covid-19. Meskipun dalam prakteknya banyak mengalami keterbatasan dan kendala di lapangan, secara umum dapat diketahui bahwa: penanganan pandemi Covid-19 semakin efektif (jika dibandingkan dengan negara lain, capaian Indonesia cukup baik dan on the right track). Beberapa event Nasional (seperti kompetisi olahraga nasional) sudah bisa diadakan menjelang akhir tahun 2021," jelas Alfan Alfian.

Menurut Alfan, masyarakat perlu mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan Covid-19. Apalagi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia  mengalami peningkatan. "Pada tahun 2019 IPM  71,92, dan tahun 2020 : 71,94 dan di tahun 2021 sebanyak 72,29. Saya mengharapkan peningkatan IPM akan mendorong peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan,” harapnya.

Dalam tatanan sistem politik, jelas Alfan, juga telah berubah menjadi lebih demokratis, kebijakan pembangunan di era Jokowi sejak tahun 2014 telah ditandai dengan kebijakan Nasional yang cenderung developmentalistik.

"Pembangunan ekonomi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang menekankan pada pertumbuhan investasi. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) orientasi investasi dianggap mengkesampingkan hak-hak buruh serta tidak menjamin kualitas lingkungan termasuk fenomena deforestasi yang menjadi kritik kelompok lingkungan sehingga seolah mengabaikan paradigma pembangunan berkelanjutan," katanya.

Sebagai akademisi, ia berharap pemangku kepentingan untuk menimbang kritikan yang membangun agar pembangunan Nasional berada dalam koridor keseimbangan antara demokrasi, pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. "

Pembuat kebijakan harus belajar dari kegagalan Orde Baru dalam menjalankan kebijakan Developmentalisme yang tidak memperhatikan keseimbangan antara demokrasi, pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan,” tandasnya.

Di sisi lain, Associate Professor Dr. Zaini Othman dari Universiti Malaysia Sabah (UMS) menyatakan, untuk memerangi Covid-19 informasi dan fakta harus diperiksa dengan baik. Sehingga segala kebijakan yang dioleh dapat direalisasikan dengan optimal ke masyarakat luas.

Konferensi Internasional ini juga menghadirkan Keynote Speech Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, ia menyampaikan bahwa untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dibutuhkan kerja sama solidaritas hubungan antar Negara.

"Solidaritas yang saya maksud adalah akar dari hubungan antar negara, tidak ada sebuah negara di dunia ini yang bisa mengatasi virus covid-19 ini sendirian, kita saling membutuhkan satu sama lain," ujarnya.

Kegiatan ini disambut baik oleh Rektor Unas Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. dalam sambutannya disampaikan bahwa melalui Konferensi ini bisa dijadikan wadah bertukar informasi dan kemudian dijadikan pertimbangan oleh para pemangku kebijakan.

“Dalam kegiatan ini bisa memberi manfaat dan kontribusi secara khusus ke pemangku kebijakan di masa pandemi, pertemuan ini juga bisa untuk mendorong inovasi pengembangan pengetahuan dan teknologi apalagi di era new normal,” terangnya.

Ia berharap penelitian Sosial dan Politik pada International Conference on Social Sciences dapat memberi rekomendasi kepada masyarakat dalam mengatasi pandemi. "Konferensi ilmiah semacam ini harus konsisten didorong karena mereka berfungsi sebagai sarana untuk akademisi dan peneliti menyebarluaskan hasil penelitian untuk kemaslahatan orang banyak,” pungkasnya.(OL-13)

Baca Juga: Menag: Per 1 Desember 2021, Penerbangan Indonesia Bisa Langsung ke Saudi



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Muhamad Fauzi
Berita Lainnya