Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
UNIVERISTAS Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) secara resmi menerima surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 494/E/O/2021 tentang izin pembukaan program studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia.
Penyerahan surat keputusan itu dilakukan ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah III Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc kepada Rektor Uhamka Prof. Dr. Gunawan Suryoputro. M.Hum yang didampingi Badan Pembina Harian Uhamka, Senin (22/11).
Ketua LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta dalam arahannya mengatakan bahwa "Dengan adanya program studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Uhamka ini, akan membantu LL Dikti Wilayah III untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama. Hal ini juga meningkatkan semangat bersama untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan," ujar Agus Setyo Budi.
Di sisi lain, Rektor Uhamka Gunawan Suryoputro menyatakan bersyukur Uhamka kini memiliki program doktor Pendidikan Bahasa Indonesia. Terlebih surat keputusan tersebut didapat bertepatan dengan milad ke-64 Uhamka.
"Tentu ini menjadi kado istimewa bagi kami sebagai universitas pertama di DKI Jakarta yang memiliki Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia. Insya Allah kami siap menjalankan amanah pemerintah ini," jelasnya
Lebih jauh, Gunawan mengatakan Uhamka memiliki komitmen pada mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan. "Visi kami sebagai kampus yang mewujudkan propethic teaching university membawa kami untuk terus berinovasi dan bergerak maju menyesuaikan diri dengan zaman," jelasnya.
Ditambahkan saat ini jumlah doktor di Indonesia masih sedikit. Bahkan dosen yang bergelar S3 masih belum mampu memenuhi target 21% atau sekitar 58 ribu dosen. "Apalagi yang bukan dosen atau doktor dalam ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia masih sangat minim. Ini tentunya akan memengaruhi kualitas pendidikan," ujarnya. (RO/OL-15)
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved