Membuka Peluang Kesempatan Pendidikan Kedokteran untuk Masyarakat

SUDAH menjadi rahasia umun pendidikan kedokteran dicap sebagai pendidikan yang diharuskan memiliki biaya yang sangat tinggi. Selain kecerdasan, biaya tinggi tersebut tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi seorang mahasiswa kedokteran. Sehingga perlu adanya pemerataan kesempatan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan apa pun.

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dr Putu Moda Arsana menjelaskan pemerataan pendidikan kedokteran harus dimulai dengan fakultas-fakultas yang harus ada di setiap daerah. KKI menilai keterjangkauan fakultas kedokteran di daerah harus terpenuhi agar peserta didik bisa mendapatkan akses yang lebih mudah.

"Kemudian sistem rekruitmen mahasiswa kedokteran harus diatur artinya jika hanya mengandalkan seleksi bebas maka yang berasal dari daerah akan sulit bersaing. Sehingga perlu adanya afirmasi, sehingga sekian persen harus ada berasal dari daerah sehingga ada kerja sama dengan fakultas kedokteran," kata Putu saat dihubungi, Jumat (29/10).

Baca juga: Waspadai Dampak La Nina, Daerah Harus Lakukan Antisipasi

Menurutnya jika berdasarkan faktor-faktor tersebut dan dilaksanakan secara konsisten maka semua anak memiliki kesempatan yang sama menempuh pendidikan kedokteran. Di samping itu harus ada pemilihan rekruitmen orang yang benar-benar memiliki potensi.

Proses rekruitmen afirmasi di daerah juga harus secara transparan sehingga menghindarkan celah nepotisme untuk mendapatkan jatah afirmasi tersebut. Karena dalam mendapatkan afirmasi tersebut pasti memiliki persaingan karena kesempatan pasti terjadi kompetisi.

"Hal ini juga bisa menjadi kiat-kiat untuk melakukan distribusi dokter dengan baik. Bagaimana supaya dokter bisa bekerja di tempat yang membutuhkan jasanya tidak menumpuk di kota-kota besar. Namun harus diikat dengan semacam perjanjian, kalau tidak dari daerah kemudian sekolah di kota nggak balik lagi ke daerah," ujar Putu.

Sehingga perlu adanya idealisme, nilai Pancasila, dan NKRI dalam sistem pendidikan supaya busa mengabdi di daerah. Putu menegaskan nilai-nilai tersebut sejatinya bukan dihafalkan saja tapi ditanamkan sehingga bisa menghasilkan dokter yang idealis yang mau bekerja di daerah yang membutuhkan.

Sementara itu, Pengamat sekaligus Konsultan Kesehatan Handrawan Nadesul mengatakan produksi dokter tidak bisa mengejar kebutuhan populasi, sekurangnya 1 dokter melayani sekitar 5 ribu penduduk seperti negara maju dan sebaran dokter di Tanah Air masih terpusat di kota besar.

"Sukarnya mengatur distribusi dokter oleh karena itu penghargaan pemerintah terhadap tenaga dokter yang memprihatinkan. Sekolahnya susah, lama, dan memakan biaya tidak kecil. Untuk memproduksi satu dokter sedikitnya perlu Rp1,5 miliar," ujar Handrawan.

Diketahui Badan Legislasi DPR RI menyetujui draft Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) menjadi RUU inisiatif DPR RI.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan revisi ini dilakukan setelah menemukan masalah pokok. Pertama terkait timing yang saat ini adanya pandemi sehingga dibutuhkan tenaga kesehatan khususnya dokter jadi suatu hal yang penting.

"Kedua besarnya biaya pendidikan dokter di universitas. Masalah ini juga terkait dengan pungutan-pungutan akhirnya sulit sekali mengakses bagi mereka yang tidak mampu," ujar Supratman.

Ketiga peran organisasi profesi terkait dengan masa kelulusan seorang yang melakukan atau ikut serta di fakultas kedokteran yang mengharuskan ujian satu paket antara pendidikan kedokteran dengan pendidikan ujian kompetensi.

Akhirnya banyak sekali calon dokter yang sudah menyelesaikan kewajiban akademiknya tapi tidak bisa mendapatkan ijazah karena diwajibkan mengikuti kewajiban kompetensi yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi.

"Di luar itu juga masih banyak sekali masalah pokok. Akhirnya masalah itu dapat diselesaikan dalam pengambilan keputusan ini dan selanjutnya tentu akan berhadapan dengan pemerintah terutama AKD yang akan membahas RUU ini dalam pembahasan tahap berikutnya," jelasnya. (H-3)