Waspadai Dampak La Nina, Daerah Harus Lakukan Antisipasi

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta BPBD di 34 provinsi untuk mengambil langkah antisipasi menghadapi fenomena La Nina.

Hal ini bertujuan mencegah dampak buruk bencana hidrometeorologi. Seperti, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang, yang dipicu fenomena tersebut.

Kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat merujuk pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait potensi La Nina di Indonesia pada Oktober 2021 hingga Februari 2022. Fenomena tersebut merupakan anomali iklim global yang dapat memicu peningkatan curah hujan.

“Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina pada 2020 menyebabkan peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia 20-70% dari kondisi normalnya,” ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dalam keterangan resmi, Jumat (29/10).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa peningkatan curah hujan berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Menyikapi potensi bahaya dampak La Nina, Prasinta berharap BPBD provinsi untuk mewaspadai dan menginstruksikan BPBD di tingkat kabupaten/kota melakukan langkah kesiapsiagaan.

Upaya dini yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan koordinasi dengan BMKG di daerah. Serta, pemantauan berkala informasi iklim dan perkembangan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrem. BPBD juga perlu meningkatkan koordinasi antar dinas terkait untuk melakukan langkah kesiapsiagaan sesuai fungsi dan kewenangan.

Kesiapsiagaan tidak hanya pada pemerintah atau aparatur kecamatan/desa, namun juga masyarakat. Apalagi, yang tinggal di lokasi rawan bencana. BPBD diharapkan melakukan sosialisasi sejak dini kepada warga, agar menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon mudah tumbang, hingga tepi pantai.(OL-11)