Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
PANDEMI yang terjadi secara global telah berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan kekuatan dan aksi positif dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, tokoh agama, hingga masyarakat sekitar.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pembimbing, pembina, dan pengayom umat muslim di Indonesia, juga mengeluarkan fatwa yang terkait dengan pandemi, sebagai langkah pendukung penanggulangan Covid-19 berdasarkan nilai-nilai Islam, termasuk pemulihan ekonomi melalui penerapan ekonomi syariah.
Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Mabroer MS mengatakan, MUI bersama Infokom MUI memiliki 20 program literasi. Semua kegiatan ini dilakukan agar kesadaran masyarakat untuk mengikuti seruan vaksinasi dapat segera dioptimalkan.
Ketua MUI bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh menjelaskan, dalam membangun kerangka kesadaran masyarakat untuk menekan jumlah angka Covid-19, MUI sudah secara langsung mengoptimalkan informasi mengenai penanggulangan Covid-19 salah satunya adalah dengan langkah vaksinasi.
“Imunisasi atau vaksinasi pada dasarnya diperbolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Dalam hal ini vaksin untuk imunisasi tentunya menggunakan vaksin yang halal dan suci”, ungkap Asrorun dalam webinar Meningkatkan Peran Ekonomi Syariah dan Literasi Digital di Era Pandemi yang digelar Sekretariat Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta MUI.
Founder LIMAS dan Wakil Ketua Komisi Infokom MUI Pusat Idy Muzayyad menjelaskan, pihaknya mendorong masyarakat ikut aktif memproduksi konten positif di media sosial untuk memerangi informasi hoask yang juga banyak beredar.
“Saat ini, kita dituntut untuk tidak hanya bersifat pasif, tapi juga harus aktif khususnya dalam menjadi produsen dari isi media. Jika pasif maka daya pertahanan akan lemah, secara tidak langsung kita dituntut untuk pro-aktif terutama dalam menyaring berita-berita hoaks yang beredar saat pandemi ini. Untuk itu, seringkali kita butuh figur atau sosok yang aktif di media untuk mengimbanginya”, kata Idy.
Baca juga : Perempuan Paling Terdampak Pandemi dari Sisi Sosial dan Ekonomi
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto memaparkan, saat ini ruang kebebasan berekspresi telah melimpah, hal ini yang disebut dengan era keberlimpahan komunikasi. Hal ini layak untuk dijadikan sebuah konteks dan menyebar menjadi sebuah penetrasi, khususnya di ranah digital dan media sosial.
Ini menjadi sebuah pemanfaatan dan daily activity yang luar biasa, namun ada pula yang perlu diwaspadai yaitu beredarnya berita-berita hoaks khususnya selama pandemi ini.
“Kondisi ini menjadi sebuah tantangan bagi pola konsumsi informasi digital, misalnya siapapun bisa menjadi produsen informasi, bisa berinteraksi, bebas berekspresi, dan lain sebagainnya. Hal ini jugalah yang bisa memunculkan berbagai tantangan seperti banyaknya beredar info hoaks, hatespeech, misinformasi, disinformasi, dan lainnya”, kata Gun Gun.
Ia menambahkan, dalam mengatasi infodemik ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu dengan memperhatikan alamat situs media online atau media sosial, memperhatikan sumber infomasinya baik dari tulisan, gambar atau video, teliti akan isi berita, serta jangan mudah terkecoh dengan judul yang provokatif.
Sekretaris Lembaga Wakaf MUI Guntur Subagja mengungkapkan, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk ikut menggelorakan ekonomi syariah sebagai salah satu aspek pemulihan ekonomi nasional, seperti di Kalimantan Timur.
“Pada sektor pertanian, rantai pasoknya sangat banyak sehingga peluang usaha dan kerja pun semakin luas. Jika berbicara tentang pertanian tidak hanya produksi tetapi ada pula riset, teknologi, transportasi, manufaktur, logistik, distribusi hingga ke tangan konsumen. Hal ini yang bisa dikembangkan, jika sektor pertanian meningkat maka akan ada sektor lain yang ikut naik baik dari sektor food industry, pariwisata, kesehatan bahkan kecantikan”, ungkap Guntur. (RO/OL-7)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Kehadiran BPKH dalam Global Islamic Financial Institutions Forum 2025 di Dubai menjadi platform penting untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam memajukan ekonomi syariah.
MASYARAKAT modern di perkotaan telah mengenal gaya hidup yang menerapkan prinsip islami, tidak hanya makanan, tetapi juga gaya berpakaian, wisata, dan bahkan perbankan.
Strategi pemanfaatan ekonomi syariah dalam lima tahun ke depan akan difokuskan untuk pengembangan sektor pariwisata halal.
Sejarah mencatat, sejak lama halalbihalal telah menjadi tradisi khas Indonesia yang mengisi ruang-ruang sosial pasca-Idul Fitri pada bulan Syawal.
Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia: Prinsip Dasar. Pelajari prinsip dasar sistem ekonomi syariah di Indonesia. Temukan fondasi keuangan yang adil, etis, dan berkelanjutan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, konsep frugal living dikenal dengan istilah qanaah, yakni sikap merasa cukup, tidak berlebihan, serta menghindari sifat mubazir dan boros.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved