Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
SELEKSI guru ASN PPPK tahap 1 akan segera memasuki babak akhir dengan pengumuman kelulusan peserta honorer pada Jumat (8/10) besok. Peserta yang lulus passing grade mungkin akan merasa optimistis, sebab pemerintah sudah berjanji untuk memenuhi hak mereka. Akan tetapi bagi peserta yang tidak lulus passing grade, pengumuman kelulusan menjadi tidak penting lagi.
Hal itu yang dirasakan seorang guru honorer SMK Negeri 7 Ende, Flores - Nusa Tenggara Timur, Wilfridus Kado, 30 yang mengikuti seleksi tahap 1. Baginya penundaan pengumuman hasil seleksi kurang lebih seminggu ini terasa begitu lama. Padahal dirinya sudah tahu tidak akan ada berubah lantaran skor passing grade-nya tidak mencapai standar.
"Kalau bisa cepat pengumuman biar waktu persiapan tahap kedua lebih banyak. Jangan tunda-tunda lagi," ungkap lulusan Fakultas Pertanian Universitas Flores itu kepada Media Indonesia, Kamis (8/10).
Baca juga: Digital Infrastruktur Hambat Akses Perempuan dalam Ekonomi Digital
Wilfridus yang sudah mengabdi selama 5 tahun sebagai guru honorer itu mengakui bahwa passing grade yang ditetapkan cukup tinggi. Hal itu yang menyebabkan dirinya gugur dalam seleksi tahap 1 meski hasil seleksi resmi baru akan diumumkan besok.
Selain itu, faktor lain yang cukup mengganggu persiapannya di seleksi tahap 1 adalah ketidakpastian lokasi tes. Perubahan lokasi tes yang diumumkan secara mendadak menjelang hari seleksi menunjukan kurang adanya keseriusan pemerintah dalam memperhatikan nasib para honorer.
"Kendala-kendala seperti itu harusnya tidak boleh terjadi lagi di tahap 2. Kita berharap keberpihakan pemerintah termasuk passing grade itu yang tinggi," tuturnya.
Meski tidak lulus passing grade tahap 1, alumni Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Daerah 3T yang mengabdi di wilayah Kecamatan Kelimutu itu tidak patah semangat. Justru, Wilfridus memberi semnangat kepada sesama rekan honorer yang sudah mengabdi lebih lama untuk tetap berjuang dalam seleksi tahap 2 nanti.
Menurutnya, pemerinrah seharusnya mengutakan para guru honorer yang sudah lama mengabdi. Sebagai guru yang masih tergolong muda, dirinya memahami kondisi yang dialami rekan honorer seniornya. Mereka sudah lama mengabdi tetapi dianggap sama dengan honorer lain yang menunjukan rendahnya penghargaan terhadap profesi seorang guru.
"Ya, saya berharap ada afirmasi khsusnya bagi honorer yang sudah lama mengabdi. Setelah itu baru kami-kami ini diperhatikan," tuturnya.
Pengalaman seleksi tahap 1 membuatnya lebih optimistis menghadapi tes berikut. Wilfridus merasa sudah mendapat gambaran dan bila ditambah keberpihakan pemerintah, maka tahap 2 nanti dirinya bersama semua guru honorer bisa mendapat hasil yang baik, sekaligus menjadi penyemangat bagi mereka untuk memberikan yang terbaik bagi generasi bangsa.
Adapun, dalam pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 1 besok, pemerintah juga akan mengumumkan kebijakan afirmasi yang baru. Hal itu menjadi angin segar yang dinanti-nantikan para guru honorer. (H-3)
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi membuka seleksi terbuka untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.
Selain pelaksanaan secara luring, Labschool juga menyediakan layanan tes seleksi daring bagi peserta yang berada di luar negeri.
Berdasarkan regulasi terbaru, Kemenag menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi anggota Baznas dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dengan pengawasan ketat.
Ketokohan menjadi faktor penting untuk menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pendaftaran mulai hari ini, Kamis (10/7) sampai 29 Juli mendatang
Pada pemilihan pejabat yang dilakukan secara terbuka, biasanya pendaftar baru mendaftar menjelang penutupan pendaftaran.
Proses verifikasi dan validasi tidak berkaitan dengan SMA atau SMK tujuan yang akan dipilih dalam proses SPMB.
antara niat baik kebijakan dan keterbatasan struktur. Di titik inilah kesejahteraan guru non-ASN menjadi cermin cara negara mengelola tanggung jawabnya sendiri.
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp176 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK menjelang Lebaran 2026.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved