Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERKAWINAN anak usia dini menjadi salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam hal pencegahan stunting di Indonesia. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan K/L terkait.
"Koordinasi terus dilakukan, yang penting saat ini adalah mendorong pemerintah daerah juga turut menerbitkan Perda Mencegah perkawinan anak," ungkap Nahar saat dihubungi, Minggu (19/9).
"Aktivasi lembaga konseling pranikah perlu diperkuat untuk mencegah ketidaksiapan anak usia dini menikah," lanjutnya.
Baca juga: Keluarga Garda Terdepan Pastikan Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi Kemen PPPA dan BKKBN, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan, pengasuhan anak yang baik juga merupakan kunci utama untuk mencegah stunting.
"Praktik pengasuhan yang baik memiliki efektivtas tinggi atau peranan yang penting dalam mencapai perkembangan tumbuh kembang anak yang optimal," ujarnya.
Kemen PPPA berkontribusi terkait kegiatan pelaksanaaan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di pusat dan daerah, dengan keluaran berupa 100% kabupaten/kota mendapatkan fasilitasi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dalam percepatan penurunan stunting.
“Saat ini Kementerian PPPA telah berupaya dalam Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) untuk mendorong tersedianya fasilitas yang sensitif gender dan ramah perempuan di tempat kerja, termasuk ruang laktasi dan pemberian makanan bergizi pada ibu hamil dan menyusui. Selain itu, Pelayanan publik yang ramah anak seperti : Puskesmas Ramah Anak (PRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Sekolah Ramah Anak (SRA), Forum Anak, Pusat Kreativitas Anak (PKA) Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), "tambah Bintang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo mengungkapkan, pihak nya akan menajamkan intervensi dari hulu dengan prioritas mencegah lahirnya anak stunting.
"Kita sudah sepakat bahwa faktor sensitif menjadi bagian perhatian yang penting, namun demikian kami juga berharap betul faktor spesifik yang merupakan proses dari mulai sebelum nikah, mau hamil, setelah hamil, setelah melahirkan harus dikawal bersama-sama. Oleh karenanya, keluarga-keluarga yang punya potensi melahirkan anak stunting, semua harus diketahui oleh Kepala Desa, PKK, dan bidan yang ada ditempat itu harus tahu”, imbuh dr. Hasto.
"1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) harus benar-benar diperhatikan dan harapannya bayi masuk usia 2 tahun bebas dari stunting, sehingga nanti prospek untuk menjadi SDM yang unggul itu lebih besar," pungkasnya. (H-3)
Untuk menuntaskan masalah itu perlu dilakukan upaya edukasi agar anak tidak melakukan perkawinan dini.
Celah itu juga merusak upaya global Inggris untuk mengakhiri pernikahan anak di negara lain.
Menurut kelompok hak asasi yang berbasis di Inggris, Plan International, negara miskin di Asia Tenggara ini memiliki jumlah pernikahan anak tertinggi ke-12 di dunia.
Angka perkawinan usia anak di sejumlah daerah di Kamboja masih tinggi dengan penyebabnya yakni pendidikan, budaya, dan status ekonomi.
Menikah di usia yang sangat muda bertentangan dengan tujuan syariat nikah itu sendiri, yaitu harus membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi keluarga dan anak
Rancangan Peraturan Pemerintah Dispensasi Kawin merupakan pelengkap Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin.
Mereka adalah Founder&Komisaris Utama Paragon Technology and Innovation Nurhayati Subakat, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati, dan Founder&CEO PT Suri Nusantara Jaya Diana Dewi.
Selain itu, anak-anak juga perlu dilatih untuk berani bersuara terhadap berbagai hal negatif yang dialaminya, misalnya dari tindak kekerasan.
Orang tua perlu memberikan edukasi kepada anak terutama ketika bertemu orang asing
Dengan cita rasa otentik Bali yang kaya akan bumbu rempah tradisional, membuat kuliner Bali selalu memiliki tempat spesial di hati para penikmat kuliner Nusantara.
Kemen PPPA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ibu berinisial R (21) terhadap anaknya MR (5)
Perlu diketahui, 5 SAI yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo adalah satu untuk pemenuhan hak sipil anak, di mana anak-anak memohon kepada pemerintah dan masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved