Dorong Pemda Cegah Perkawinan Anak, Kunci Turunkan Stunting

PERKAWINAN anak usia dini menjadi salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam hal pencegahan stunting di Indonesia. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan K/L terkait.

"Koordinasi terus dilakukan, yang penting saat ini adalah mendorong pemerintah daerah juga turut menerbitkan Perda Mencegah perkawinan anak," ungkap Nahar saat dihubungi, Minggu (19/9).

"Aktivasi lembaga konseling pranikah perlu diperkuat untuk mencegah ketidaksiapan anak usia dini menikah," lanjutnya.

Baca juga: Keluarga Garda Terdepan Pastikan Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi Kemen PPPA dan BKKBN, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan, pengasuhan anak yang baik juga merupakan kunci utama untuk mencegah stunting.

"Praktik pengasuhan yang baik memiliki efektivtas tinggi atau peranan yang penting dalam mencapai perkembangan tumbuh kembang anak yang optimal," ujarnya.

Kemen PPPA berkontribusi terkait kegiatan pelaksanaaan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di pusat dan daerah, dengan keluaran berupa 100% kabupaten/kota mendapatkan fasilitasi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dalam percepatan penurunan stunting.

“Saat ini Kementerian PPPA telah berupaya dalam Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) untuk mendorong tersedianya fasilitas yang sensitif gender dan ramah perempuan di tempat kerja, termasuk ruang laktasi dan pemberian makanan bergizi pada ibu hamil dan menyusui. Selain itu, Pelayanan publik yang ramah anak seperti : Puskesmas Ramah Anak (PRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Sekolah Ramah Anak (SRA), Forum Anak, Pusat Kreativitas Anak (PKA) Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), "tambah Bintang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo mengungkapkan, pihak nya akan menajamkan intervensi dari hulu dengan prioritas mencegah lahirnya anak stunting.

"Kita sudah sepakat bahwa faktor sensitif menjadi bagian perhatian yang penting, namun demikian kami juga berharap betul faktor spesifik yang merupakan proses dari mulai sebelum nikah, mau hamil, setelah hamil, setelah melahirkan harus dikawal bersama-sama. Oleh karenanya, keluarga-keluarga yang punya potensi melahirkan anak stunting, semua harus diketahui oleh Kepala Desa, PKK, dan bidan yang ada ditempat itu harus tahu”, imbuh dr. Hasto.

"1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) harus benar-benar diperhatikan dan harapannya bayi masuk usia 2 tahun bebas dari stunting, sehingga nanti prospek untuk menjadi SDM yang unggul itu lebih besar," pungkasnya. (H-3)