Pelibatan Masyarakat Sebagai Living Sensor Penting untuk Pemetaan Bencana

BERDASARKAN analisis curah hujan pada dasarian I September 2021, sebanyak 3,22% wilayah Indonesia telah memasuki musim penghujan. BMKG menyebut sejumlah wilayah juga memiliki potensi mengalami cuaca ekstrem. 

Wilayah tersebut ialah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. Melihat hal tersebut, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh mengungkapkan, di era teknologi saat ini penting melibatkan peran masyarakat dalam melakukan pengumpulan data dan fakta di lapangan untuk pemetaan bencana. 

"Kita lihat sekarang peran masyrakat sebagai living sensor menjadi sebuah titik informasi yang sangat powerfull. Bagaimana mereka memiliki sebuah kepedulian dan memberikan informasi dengan pemanfaatan beragam teknologi," kata Udrekh dalam webinar bertajuk Memfasilitasi Inklusi dan Manajemen Bencana yang dipantau Minggu (19/9). 

Udrekh mengungkapkan, dengan adanya platform yang bisa diakses masyarakat, informasi mengenai kebencanaan di lapangan bahkan bisa lebih cepat diakses dibanding yang dikembangkan oleh kementerian/lembaga.

Karena itu, di samping mengembangkan platform inaRISK dan inaWARE, BNPB juga bekerja sama dengan Yayasan Peta Bencana untuk mengumpulkan informasi mengenai fakta terkini di lapangan terkait dengan kejadian kebencanaan. 

Baca juga : Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Perlu Dilakukan Secara Menyeluruh

"Ini perlu dikembangkan. Jadi agar laporan yang ada dari masyarakat bisa memberikan satu informasi dan kecepatan respon. Dengan data tersebut diharapkan juga mampu kita olah sebagai pengetahuan mitigasi ke depan," papar Udrekh. 

Selain melibatkan peran masyarakat dalam pelaporan bencana secara real time, BNPB juga berupaya untuk melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang berkualitas. Melalui perencanaan yang baik, pemulihan dampak pascabencana dapat berjalan cepat dan efektif.

Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Johny Sumbung menyatakan, seluruh program maupun kegiatan rehab-rekon pascabencana harus selaras dan terintegrasi secara holistik dengan rencana pembangunan, baik di tingkat pusat dan daerah. Rencana pembangunan yang dimaksudkan yaitu rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah, rencana kerja pemerintah pusat dan daerah serta rencana pembangunan sektor terkait.

Johny mengatakan, fokus pendampingan adalah proses dan mekanisme dari pengkajian kebutuhan pascabencana atau jitupasna. Jitupasna ini merupakan rujukan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau sering disebut dengan R3P. 

“Kegiatan pendampingan petugas jitupasna dan R3P merupakan bentuk komitmen bersama antara BNPB dan kementerian-lembaga beserta BPBD dan OPD (organisasi perangkat daerah) di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota,” beber dia. (OL-7)