Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
SKEMA jaminan sosial ke depan sesudah pandemi covid-19 akan menyasar seluruh lapisan masyarakat dari berbagai tingkat kesejahteraan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Suharso Monoarfa mengatakan peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) ke depan berjumlah 96 juta orang padahal masyarakat miskin hanya 27 orang.
"Sebagian masuk dalam kategori rentan. Ke depan layanan sosial akan menyasar seluruh tingkat kesejahteraan siapa pun dia," kata Suharso dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Kamis (16/9).
Dirinya mencontohkan seseorang yang memiliki ekonomi baik lalu rumahnya rusak karena pohon tumbang maka dapat bantuan dari pemerintah sekalipun tinggal di komplek mewah tapi tetap ada batasnya yakni maksimum Rp380 juta.
Baca juga :Hari Ozon Sedunia, KLHK: Rantai Pendingin Punya Peran Penting pada Vaksinasi
"Ini menunjukkan siapa pun akan mendapatkan layanan sosial seperti ini, layanan sosial ini akan diberikan seluruh penduduk baik pada tingkat atas, menengah, menuju tegah, rentan, dan miskin," katanya.
Layanan sosial dan jaminan sosial bisa dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Suharso menjelaskan jaminan sosial karena membayar iuran kalau jaminan sosial kewajiban dari negara.
Cakupan kondisi Jaminan Kesehatan Nasional saat ini mencapai 224 juta atau sekitar 82,97% masyarakat. Dengan rincian pekerja bukan penerima upah adalah sekitar 30,9 juta, pekerja penerima upah sekitar 56 juta. Sementara PBI Nasional sekitar 96 juta dari realisasi sampai dengan Juni 2021 dan PBI daerah 36,7 juta di mana PBI daerah dibayarkan melalui APBD.
Kemudian pelayanannya pada kelas 1 sebanyak 35 juta orang, kelas 2 sebanyak 33 juta orang dan kelas 3 sebanyak 156 juta orang. (OL-2)
Mayjen Purn Pujowaskito yang seorang dokter militer dari Kopassus, kata Andy, memiliki secercah harapan bagi hampir 220 juta lebih peserta JKN
Pekerja sektor informal diketahui rentan gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata; seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan pekerja bukan penerima upah lainnya.
Penerapan akuntansi di lembaga publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjaga amanah dana publik.
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada keluarga korban kecelakaan saat berangkat kerja.
Banyak lansia Indonesia tetap bekerja bukan karena pilihan, tapi keterpaksaan.
Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas jaminan perlindungan tenaga kerja, termasuk bagi pekerja di sektor kreatif dan informal.
Bappenas menghitung kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra hingga 2028 sebesar Rp56,3 triliun, angka minimal tahap awal.
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
sudah ada inovasi dalam mengatasi masalah sampah dalam skala rumah tangga hingga satu desa.
Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.
Paviliun Indonesia tidak hanya menyajikan kekayaan alam dan keberagaman budaya Indonesia, tetapi juga memperkenalkan potensi ekonomi, peluang investasi, dan kerja sama di panggung global.
DEPUTI Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menekankan agar pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dikelola secara bertanggung jawab.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved