Minimnya Pengawasan Buka Celah Penyelewengan Vaksin Booster

ADANYA vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan membuka kesempatan bagi banyak pihak untuk melakukan penyelewengan.

"Ada banyak penyelewengan karena memang proses mulai dari distribusi dan tata laksana sangat minim pengawasan," kata Tim Advokasi Laporan Warga Lapor Covid-19 Firdaus Ferdiansyah dalam pertemuan yang diselenggarakan secara virtual, Minggu (12/9).

Ia melanjutkan, Kemeterian Kesehatan memang sudah membuka data seputar berapa banyak stok vaksin yang beredar di masyarakat. Namun demikian, data yang ditampilkan mengenai untuk siapa vaksin tersebut ditujukan tidak ditampilkan secara gamblang.

"Kalau di Kemenkes ada data stok vaksin. Tapi kita gak tahu diperuntukkan kepada siapa. Itu sangat susah untuk di-track," ungkap dia.

Terlebih lagi, stok booster vaksin yang masih sangat terbatas sangat berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat akan vaksin yang saat ini semakin meningkat.

"Vaksin booster rawan diselewengkan karena terbatas stoknya dan distribusinya juga," ungkap dia.

Adapun, sepanjang Agustus 2021, Lapor Covid-19 telah menerima sebanyak 28 laporan penyalahgunaan vaksin booster yang dilakukan di tengah masyrakat.

Adapun, laporan tersebut paling banyak datang dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DIY, dan Jawa Timur.

"Banyak dari masyarakat yang mengeluhkan non-nakes yang mendapatkan vaksin booster ketiga," kata Tim Advokasi Laporan Warga Lapor Covid-19 Hana Syakira.

"Di DKI Jakarta juga ada laporan mengenai seseorang yang mendapatkan vaksin dosis ketiga di Mabes Polri. Diduga ia memiliki jalur dari petinggi," imbuh Hana.

Selain itu, di bulan September 2021, Lapor Covid-19 sudah mendapatkan sebanyak 6 laporan dari penyelewengan vaksin booster.

"Ini terlihat bahwa potensi masalah ini akan terus berlanjut," ungkap Hana.

Dengan adanya laporan-laporan dari warga, khususnya mengenai pelanggaran protokol kesehatan dan akses vaksin yang sulit, Lapor Covid-19 menilai hal tersebut menunjukan bahwa penanganan pandemi belum optimal.

Selain itu, adanya warga yang diminta untuk membayar vaksin, bahkan pemeberian vaksin dosis ketiga kepada non-nakes juga menjunjukan tidakan korupsi di lapangan.

"Kebijakan yang diterapkan secara tegas dan berbasiskan kesehatan masyarakat, bukan ditujukan untuk menguntungkan segelintir kelompok, menjadi kunci penanganan pandemi yang lebih baik yang berasaskan keadilan sosial," pungkas dia. (Ata/OL-09)