Pastikan Penyaluran Bansos Cepat, Tepat Jumlah dan Sasaran

PENYALURAN bantuan sosial (Bansos) covid-19 harus cepat, tepat jumlah, dan sasaran. Langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai sudah tepat mengawasi distribusi bantuan ini guna meringankan beban rakyat dan terbebas dari penyalahgunaan.

"Sudah benar langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mendorong penyaluran bansos ini cepat, tepat jumlah, dan sasaran. Saya juga memberi masukan kepada beliau untuk mencapai tiga target itu data penerimanya harus dipastikan valid," ujar Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio kepada Media Indonesia, Kamis (9/9).

Ia mengatakan, selama ini, data penerima bansos banyak yang sudah tidak valid. Karenanya, Kementerian Sosial patut memperbaikinya guna mewujudkan bansos tersalurkan secara tepat sasaran.

Baca juga: Masker dan Vaksinasi Perlindungan Utama dari Covid-19

"Data penerima bansos itu harus terus dicek dan ricek. Sebab ada yang sudah meninggal atau ketidakvalidan lainnya," katanya.

Perbaikan data, kata dia, sudah berjalan di Kementerian Sosial usai dipimpin Tri Rismaharini. Dengan begitu target penyaluran bansos lebih cepat, tepat jumlah dan sasaran harus terwujud.

Terpisah Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad, beberapa waktu lalu, juga mengapresiasi cara Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakselerasi penyaluran bantuan sosial. 

Mensos Tri Rismaharini menggelar rembuk bareng dengan semua pihak yang terkait dalam memecahkan data yang tidak valid dalam penyaluran bansos di Pekanbaru .

"Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mensos. Pertemuan seperti ini cepat bisa mengambil solusi. Data-data bisa langsung dibuka dan dianalisa di sini. Pertemuan dihadiri oleh pihak-pihak terkait sehingga bisa clean and clear ," kata Achmad pada rapat akselerasi di Pekanbaru pada 31 Agustus lalu.

Achmad mengaku Tri Rismaharini mengungkap setiap hambatan penyaluran bansos dengan lugas dan tegas. 

"Bu Risma tidak terlalu lama menemukan solusi dan membuat keputusan," kata anggota Fraksi Demokrat tersebut.

Diketahui, Tri Rismaharini dan jajaran telah bergerak cepat. Ia dan jajarannya juga secara intensif turun dan mengecek langsung penyaluran bansos di sejumlah daerah.

Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak pandemi mendapatkan bantuan sesuai ketentuan. 

Untuk menghindari atau menutup celah korupsi, Mensos Risma membeberkan tiga langkah strategis. Pertama, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.

“Maka itu, beberapa waktu lalu, saya memutuskan menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” katanya.

Langkah kedua adalah dengan memperbaiki mekanismenya penyaluran bansos dengan melibatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan melalui mekanisme nontunai.

Yakni PKH, dan BPNT/Kartu Sembako penyaluran bantuan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

“Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan,” kata Mensos.

Langkah ketiga adalah dengan melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Kemensos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.

Untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi, Kemensos menyiapkan sejumlah bantuan. Selain bansos yang eksisting seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST, juga disalurkan beras sebesar 10 kg melalui Perum Bulog untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH.

Kemensos juga menyalurkan beras 5 kg untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang penyalurannya melalui dinas sosial. Total volume beras adalah 2.010 ton, dengan 3000 paket beras untuk 122 kabupaten/kota dan 6000 paket untuk enam ibukota provinsi. (OL-1)