Atasi Buta Aksara, Kemendikbud-Ristek tidak Bisa Sendiri

PENGAMAT pendidikan Ina Liem menilai upaya mengatasi buta aksara pada anak-anak di zaman modern ini tidak hanya melibatkan stakeholder pendidikan, tapi juga lintas instansi.

"Buta aksara bukan sekedar masalah pendidikan, tapi bisa juga masalah sosial seperti lingkungan dan ekonomi," kata Ina saat dihubungi, Senin (6/9).

Ina mengambil contoh, pada usia sekolah dasar saat ini masih banyak yang ditemukan belum bisa bicara, termasuk di DKI Jakarta. Bukan karena mereka tidak sekolah, tapi karena faktor lain seperti kesehatan. Ia menyebutkan, jumlah anak berkebutuhan termasuk autisme saat ini yang cenderung makin meningkat.

Oleh karena itu untuk mengentaskan masalah ini, kata Ina Liem, diperlukan sama lintas instansi yang solid, tidak hanya antar instansi pemerintah, tetapi bisa juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait yang memperhatikan pendidikan,

"Perlu identifikasi dulu agar mendapatkan data yang sama dan tepat sasaran. Saya pernah ke Kampung Sawah bersama sebuah LSM yang membantu mengajar anak-anak di sana selama pandemi. Nah lembaga-lembaga seperti ini bisa digandeng Pemda untuk bersama mengentaskan masalah ini," ujarnya.

Setelah dilakukan identifikasi, langkah yang harus dilakukan kemudian ialah dengan bekerja sama antar instansi untuk mengentaskan masalah yang ditemukan.

"Pertama datanya dulu harus jelas dari Pemda. Kedua, masalah korupsi juga harus dientaskan, karena dana pendidikan selama ini tidak sedikit. Kenapa selama ini belum tuntas juga masalah buta aksara? Ketiga, kerja sama antar instansi, tidak hanya Kemendikbud-Ristek, tapi juga Kemensos, KPK, dan LSM tadi," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mengungkapkan hampir 3 juta masyarakat di Indonesia masih berstatus buta aksara.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Jumeri mengungkapkan, pada 2019 ditemukan sebanyak 3.081.136 jiwa masih buta aksara. Angka itu menurun pada 2020 menjadi sebesar 2.961.060 jiwa yang tak bisa baca tulis.

Lima besar provinsi yang tingkat buta aksaranya tertinggi secara berurutan, yakni Jatim, Papua, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Sekitar 800 ribu orang buta aksara di Jatim, 500 ribu di Papua, 400 ribu lebih di Jateng, dan 200 ribu lebih di NTB dan Sulsel.

Untuk mengentaskan buta aksara, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud-Ristek, Samto mengatakan akan menekankan wilayah-wilayah yang masih tinggi tingkat buta aksaranya dan semua biaya akan difokuskan di 5 daerah yang masih tinggi buta aksaranya seperti Papua, NTT, NTB, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

"Sehingga ketika akan 5 wilayah itu turun maka otomatis tingkat buta aksara nasional juga turun. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga terus dilakukan dengan pemerintah daerah," jelasnya. (H-2)