Banyak Sekolah Kekurangan Murid, Maksimalkan Fungsi Pengawas

BANYAK sekolah di daerah padat penduduk mengalami kekurangan murid yang berdampak tidak disalurkan dana BOS. Kemendikbud-Ristek didesak untuk memaksimalkan fungsi pengawas sekolah.

Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Apar Rustam mengungkapkan saat ini penilaian pemerintah tidak bisa sebatas online atau daring. Sebab, situasi faktual di lapangan perlu diketahui sehingga tidak muncul kebijakan yang merugikan sebagian pihak terutama para peserta didik.

"Pemerintah mesti mendengar dan memfungsikan pengawas sekolah untuk melakukan hal ini. Bukan hanya berdasarkan data yang masuk via online. Digitalisasi adalah keharusan, verifikasi dan validasi faktual justru harus di kedepankan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (25/8).

Menurutnya Permendikbudristek No. 6/2021 tentang penyaluran dana BOS kurang tepat diterapkan semua satuan pendidikan di Indonesia. Mengingat kondisi setiap daerah di Indonesia berbeda-beda termasuk soal ekonomi masyarakat.

Meski aturan tersebut tidak berlaku bagi daerah 3T, sejumlah sekolah di kota-kota di luar pulau Jawa juga sebenarnya tidak bisa disamakan dengan sekolah di pulau Jawa. Kondisi masyarakat jelas sangat berbeda dan disitulah pentingnya sistem pengawasan yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan.

Apar juga mengkritik sekolah-sekolah yang hanya sekadar dijadikan lahan bisnis. Di daerah padat penduduk dengan minat masyarakat yang rendah pada suatu lembaga pendidikan, justru masih ada pihak yang tetap mempertahankannya. Padahal hal itu jelas sangat tidak efektif dan bantuan seperti dana BOS pun tidak tepat disalurkan.

"Patut jadi pertanyaan juga kenapa di daerah yang populasi sekolahnya sudah banyak, tapi masih semangat mendirikan sekolah yang berdampak minimnya perolehan siswa," ujarnya.

Dia meminta kesadaran untuk tetap menjadikan sekolah sebagai lembaga yang membangun generasi hebat di masa datang. Bila memang performa sekolah di kota besar tidak meningkat maka pemda bisa segera melakukan merger. Dan kebijakan tersebut diambil dengan kajian mendalam agar tidak berdampak pada siswa.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbud-Ristek Jumeri mengatakan, memang ada potensi sekolah negeri yang kekurangan murid. Itu terjadi karena ada penumpukan jumlah sekolah negeri di wilayah tersebut.

Untuk itu, Jumeri menyarankan agar sekolah dapat melakukan merger atau menggabungkan siswa ke sekolah lain. Namun kewenangan untuk merger tersebut berada di ruang lingkup pemerintah daerah. (H-2)