Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Jaringan Nasional GUSDURian Indonesia Alissa Wahid mengatakan memperkaya wawasan kebangsaan dapat menjadi daya tangkal dari ideologi transnasional.
Alissa Wahid mengatakan wawasan kebangsaan ini penting agar masyarakat dan generasi muda tidak mudah tergoda dengan ideologi lain yang berasal dari luar.
"Apa yang terjadi di Afghanistan itu tidak serta merta bisa diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu anak muda Indonesia perlu belajar sejarah Indonesia, perlu punya wawasan kebangsaan yang kuat, pemahaman ke-Indonesiaan yang kuat, dan bagaimana merawat bangsa ini ke depannya," ujar Alissa Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (24/8).
Alissa mengakui di Indonesia ada kelompok yang mendukung Taliban, sehingga dirinya mengingatkan pemerintah harus waspada terkait masalah ini. Pasalnya, Taliban tidak bisa dilepaskan dari sejarah terorisme di Indonesia.
"Terkait dengan orang-orang yang mendukung Taliban di Indonesia, kita harus memastikan mereka ini tidak berkembang jumlahnya dan pergerakannya. Karena hanya dukungan kepada Taliban saja tidak apa-apa, tetapi jangan sampai ikut-ikutan ingin menerapkan ideologi transnasional dari Taliban ke Indonesia. Itu jelas tidak boleh terjadi di Indonesia," tegas Alissa.
Menurut dia, kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia saat ini sudah seharusnya dirawat agar jangan sampai ada kelompok-kelompok lain yang mempromosikan ideologi dan paham yang berbeda serta bertentangan dengan ideologi bangsa yang sudah dicetuskan oleh founding fathers bangsa ini.
"Maka dari itu untuk memperkuat daya tangkal seluruh warga bangsa terhadap paham-paham transnasional, kita harus memperkuat sense ke-Indonesiaan dengan memahami bahwa menjadi Indonesia itu ya menjadi Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak mengacu kepada cara-cara atau ideologi lain," ucap putri sulung dari Presiden RI ke-4 alm KH. Abdurrahman Wahid ini.
Alissa yang juga menjabat Sekjen Gerakan Suluh Kebangsaan ini menyampaikan, terkait dengan Taliban, sejatinya bangsa ini tidak bisa apa-apa karena itu adalah kedaulatan mereka.
Tetapi sebagai dunia internasional, Indonesia bisa berperan sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa Indonesia turut serta dalam menjaga perdamaian dunia.
"Maka jika nantinya Taliban ini tidak menjaga HAM di sana (Afghanistan), maka Indonesia sudah selayaknya harus bersuara. Sebagaimana seperti juga Indonesia bersuara mengenai yang terjadi Palestina dan lain-lain," katanya.
Tidak hanya itu, Alissa juga sangat mengkhawatirkan apakah orang-orang yang mendukung Taliban dengan hukum syariahnya ini mengharapkan hal yang sama terjadi di Indonesia.
Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi masalah besar bila mereka itu ingin menerapkan hukum syariah seperti yang dianut Taliban di Indonesia.
"Karena ini harus betul-betul dipastikan orang kalau orang di Indonesia ini tidak menganut terhadap paham transnasional seperti yang dianut oleh Taliban ini yang ingin mendirikan negara Islam atau Emirate. Jangan sampai itu terjadi dan kita sebagai warga bangsa harus bisa membentengi dengan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa ini," terangnya.
Untuk itu Alissa juga mengingatkan bahwa dalam sejarahnya kelompok Taliban ini juga sering melakukan kekerasan, maka sudah sewajarnya jika saat ini dunia skeptis terhadap kelompok tersebut. (Ant/OL-09)
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperingati Hari Ibu Tahun 2025 melalui kegiatan lokakarya tematik bertema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045
Simak penjelasan lengkap mengenai macam-macam ideologi di dunia, mulai dari Liberalisme, Komunisme, hingga Pancasila, serta karakteristik utamanya.
Pengalaman menjadi korban perundungan dapat menimbulkan rasa dendam, penolakan sosial, dan kehilangan makna diri, yang dapat membuat remaja lebih rentan terhadap pengaruh ideologi ekstrem.
BPIP bukan sekadar simbol pembinaan ideologi, tetapi menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila.
Dalam konteks geopolitik modern, konsep proxy war atau perang perwakilan memiliki peran penting dalam memahami dinamika kekuatan global
Semua komponen bangsa harus bahu membahu menciptakan rasa aman sebagaimana arahan Presiden RI.
Dengan politik jalan tengah itu, Bivitri mengatakan program-program yang ditawarkan partai politik sekadar gimik belaka, bukan program yang berkarakter ideologi kuat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved