Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Jaringan Nasional GUSDURian Indonesia Alissa Wahid mengatakan memperkaya wawasan kebangsaan dapat menjadi daya tangkal dari ideologi transnasional.
Alissa Wahid mengatakan wawasan kebangsaan ini penting agar masyarakat dan generasi muda tidak mudah tergoda dengan ideologi lain yang berasal dari luar.
"Apa yang terjadi di Afghanistan itu tidak serta merta bisa diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu anak muda Indonesia perlu belajar sejarah Indonesia, perlu punya wawasan kebangsaan yang kuat, pemahaman ke-Indonesiaan yang kuat, dan bagaimana merawat bangsa ini ke depannya," ujar Alissa Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (24/8).
Alissa mengakui di Indonesia ada kelompok yang mendukung Taliban, sehingga dirinya mengingatkan pemerintah harus waspada terkait masalah ini. Pasalnya, Taliban tidak bisa dilepaskan dari sejarah terorisme di Indonesia.
"Terkait dengan orang-orang yang mendukung Taliban di Indonesia, kita harus memastikan mereka ini tidak berkembang jumlahnya dan pergerakannya. Karena hanya dukungan kepada Taliban saja tidak apa-apa, tetapi jangan sampai ikut-ikutan ingin menerapkan ideologi transnasional dari Taliban ke Indonesia. Itu jelas tidak boleh terjadi di Indonesia," tegas Alissa.
Menurut dia, kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia saat ini sudah seharusnya dirawat agar jangan sampai ada kelompok-kelompok lain yang mempromosikan ideologi dan paham yang berbeda serta bertentangan dengan ideologi bangsa yang sudah dicetuskan oleh founding fathers bangsa ini.
"Maka dari itu untuk memperkuat daya tangkal seluruh warga bangsa terhadap paham-paham transnasional, kita harus memperkuat sense ke-Indonesiaan dengan memahami bahwa menjadi Indonesia itu ya menjadi Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak mengacu kepada cara-cara atau ideologi lain," ucap putri sulung dari Presiden RI ke-4 alm KH. Abdurrahman Wahid ini.
Alissa yang juga menjabat Sekjen Gerakan Suluh Kebangsaan ini menyampaikan, terkait dengan Taliban, sejatinya bangsa ini tidak bisa apa-apa karena itu adalah kedaulatan mereka.
Tetapi sebagai dunia internasional, Indonesia bisa berperan sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa Indonesia turut serta dalam menjaga perdamaian dunia.
"Maka jika nantinya Taliban ini tidak menjaga HAM di sana (Afghanistan), maka Indonesia sudah selayaknya harus bersuara. Sebagaimana seperti juga Indonesia bersuara mengenai yang terjadi Palestina dan lain-lain," katanya.
Tidak hanya itu, Alissa juga sangat mengkhawatirkan apakah orang-orang yang mendukung Taliban dengan hukum syariahnya ini mengharapkan hal yang sama terjadi di Indonesia.
Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi masalah besar bila mereka itu ingin menerapkan hukum syariah seperti yang dianut Taliban di Indonesia.
"Karena ini harus betul-betul dipastikan orang kalau orang di Indonesia ini tidak menganut terhadap paham transnasional seperti yang dianut oleh Taliban ini yang ingin mendirikan negara Islam atau Emirate. Jangan sampai itu terjadi dan kita sebagai warga bangsa harus bisa membentengi dengan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa ini," terangnya.
Untuk itu Alissa juga mengingatkan bahwa dalam sejarahnya kelompok Taliban ini juga sering melakukan kekerasan, maka sudah sewajarnya jika saat ini dunia skeptis terhadap kelompok tersebut. (Ant/OL-09)
Simak 11 butir sila kelima Pancasila dan contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan dunia digital di tahun 2026.
Pelajari 10 butir sila keempat Pancasila beserta contoh pengamalannya di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat secara lengkap dan terbaru.
Pelajari 7 butir Sila Ketiga Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata untuk menjaga persatuan Indonesia di tahun 2026.
Pahami 10 butir Sila Kedua Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dunia digital tahun 2026.
Pelajari 7 butir Sila Pertama Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dunia digital.
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
Simak penjelasan lengkap mengenai macam-macam ideologi di dunia, mulai dari Liberalisme, Komunisme, hingga Pancasila, serta karakteristik utamanya.
Pengalaman menjadi korban perundungan dapat menimbulkan rasa dendam, penolakan sosial, dan kehilangan makna diri, yang dapat membuat remaja lebih rentan terhadap pengaruh ideologi ekstrem.
BPIP bukan sekadar simbol pembinaan ideologi, tetapi menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila.
Dalam konteks geopolitik modern, konsep proxy war atau perang perwakilan memiliki peran penting dalam memahami dinamika kekuatan global
Semua komponen bangsa harus bahu membahu menciptakan rasa aman sebagaimana arahan Presiden RI.
Dengan politik jalan tengah itu, Bivitri mengatakan program-program yang ditawarkan partai politik sekadar gimik belaka, bukan program yang berkarakter ideologi kuat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved