Rumah Sakit Akui Kesulitan Menyesuaikan Harga Baru Tes PCR

KALANGAN rumah sakit menyatakan kalang kabut untuk bisa menyesuaikan biaya tes PCR yang baru ditetapkan Kementerian Kesehatan. Hal tersebut diungkapkan dokter spesialis patologi klinik Aryati.

"Kawan-kawan saya direktur rumah sakit pada panik. Ini menjadi kepanikan nasional saat mereka harus menyesuaikan harga, tapi tidak ada waktu," ujar Aryati dalam konferensi pers virtual, Kamis (19/8).

Menurutnya, penentuan biaya tes PCR merupakan hal yang kompleks. Sebab, banyak komponen yang harus diperhitungkan. Seperti, biaya bahan baku, sumber daya manusia, biaya listrik, kebersihan, pemeliharaan, pengulangan testing, hingga pengelolaan limbah.

"Agak khawatir nantinya berpengaruh pada kualitas, kalau ada harga yang dipotong," pungkasnya.

Baca juga: Presiden Instruksikan Harga Tes PCR Maksimal Rp550 Ribu

Lebih lanjut, Aryati menegaskan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam penanganan covid-19. Namun, dengan penentuan harga yang sangat mendadak, banyak rumah sakit yang kewalahan. 

Apalagi, pihaknya harus menghabiskan terlebih dahulu stok alat yang ada. Selanjutnya, perlu dilakukan penghitungan yang detil mengenai penyesuaian pengeluaran. Hal tersebut dilakukan agar kualitas testing bagi masyarakat dan keamanan bagi petugas kesehatan.

"Kalau mau naikin harga, silakan. Tapi untuk awal ini, bisa untuk rumah sakit pemerintah dulu. Untuk (rumah sakit) swasta, berikan waktu. Kira-kira 2-3 minggu ke depan. Karena kita minta tenggang waktu menghabiskan stok reagen dan lain-lain," jelasnya.

Ketua Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) Purwanto mengungkapkan kesulitan juga dirasakan laboratorium. Pihaknya menilai aturan mengenai harga alat komponen PCR hulu- hilir belum disesuaikan. Masih banyak alat yang harus diimpor, sehingga membuat biaya pelayanan tergolong tinggi.

Baca juga: Pemprov Klaim Tarif Tes PCR di Jakarta Sudah Turun

"Membuat harga memang harus dipikirkan komponen di dalamnya. Gak boleh lembaga dan rumah sakit swasta disamakan dengan fasilitas pemerintah. Ini nyaris tidak mungkin. Misalnya rumah sakit negeri dapat subsidi. Kalau swasta kan semua komponen masuk," urai Purwanto

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium di Indonesia Randy H. Teguh menyebut 50-60% biaya PCR dialokasikan untuk pembelian alat kesehatan. Seperti, masker, APD, shoe cover, reagen hingga mesin PCR. Namun, kebanyakan alat tersebut masih belum diproduksi di dalam negeri.

"Misalnya untuk produsen reagen, dari 48 yang ada saat ini, hanya 3 yang merupakan produsen dalam negeri. Juga untuk mesin PCR, dari 28 podusen hanya 2 yang produksi dalam negeri," pungkas Randy.(OL-11)