Kepala Daerah Protes soal Syarat Vaksin untuk Masuk Mal, Ini Penjelasan Sandiaga

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno angkat bicara soal beberapa kepala daerah yang keberatan soal kebijakan kartu vaksin menjadi syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Menurutnya, ketentuan itu guna memproteksi masyarakat saat beraktivitas di masa perpanjangan PPKM. 

"Kepala daerah menyampaikan keberatan syarat masuk mal dengan kartu vaksin. Tentunya, saya menilai, kita harus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Vaksinasi juga sudah disediakan gratis," ungkapnya dalam Weekly Briefing virtual, Senin (16/8).

Pihaknya pun mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas K/L terkait kebijakan tersebut agar bisa diterapkan.

"Kami sendiri mendorong percepatan vaksinasi karena ini jadi benteng utama kita menekan angka penularan covid-19," tuturnya.

Sebanyak 450 ribu pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) ditargetkan sudah menerima vaksinasi pada September mendatang. 

Sandiaga mengatakan, untuk mencapai target tersebut telah menggandeng berbagai pihak, seperti dari pemerintah daerah, perhotelan, restoran dan lainnya. 

"450 ribu sektor parekraf ditargetkan divaksin pada September. Kami sudah berkoordinasi dengan banyak pihak, mulai dari pengusaha di 17 subsektor parekraf," ucap Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga : Hingga Hari Ini. Lebih dari 53 Juta Orang Telah Menerima Vaksinasi Covid-19

Saat ini, Kemenparekraf mencatat sudah 150 ribu pelaku parekraf menerima dosis vaksin covid-19. Program tersebut pun dilakukan di destinasi super prioritas. 

"Kami sudah melihat program itu berjalan. Di Borobudur, Jawa Tengah. Lalu di Tapanuli Utara (Sumatera Utara). di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kita terus genjot vaksinasi," tutur Politikus Partai Gerindra tersebut.

Saat ini, Kemenparekraf mencatat sudah 150 ribu pelaku parekraf menerima dosis vaksin covid-19. Program tersebut pun dilakukan di destinasi super prioritas. 

"Kami sudah melihat program itu berjalan. Di Borobudur, Jawa Tengah. Lalu di Tapanuli Utara (Sumatera Utara). di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kita terus genjot vaksinasi," tutur Politikus Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, keberatan soal syarat kartu vaksin masuk ke mal dan pasar datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 

Dia berpendapat, kebijakan pemerintah pusat tidak adil bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi. Hal tersebut, dianggap akan membuat kesenjangan yang ada di masyarakat.

"Kami belum sampai ke sana. Kalau semua harus pakai syarat vaksin, sementara vaksinasi belum tinggi, saya rasa itu nggak adil. Wong belum divaksin kok, yang divaksin masih sedikit,” ujarnya dilansir laman resmi Pemprov Jawa Tengah, Selasa (10/8). (OL-7)