Pemerintah Tegaskan Tidak Hapuskan Indikator Kematian Akibat Covid-19

PEMERINTAH membantah menghapus angka kematian akibat Covid-19 dari indikator dasar yang digunakan pada penetapan level PPKM di suatu daerah.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya untuk melakukan harmonisasi dan validasi data dari lapangan terkait data penilaian level PPKM.

“Pemerintah tidak menghapus atau meniadakan angka kematian dari penilaian level PPKM. Sekarang, tengah dilakukan perbaikan untuk memastikan ketepatan data. Jika sudah rapi, indikator kematian akan kembali dimasukkan,” ujar Johnny dalam keterangan resmi, Kamis (12/8).

Ia menyatakan bahwa pemerintah mendapati temuan input data berupa akumulasi angka kematian beberapa minggu sebelumnya, sehingga tidak bersifat aktual. Hal ini menimbulkan distorsi dalam proses analisis suatu daerah.

Karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki data tersebut dengan cara memilah data kematian real time hari itu dengan akumulasi data kematian hari-hari sebelumnya.

Dalam penjelasannya, Menteri Johnny memberikan contoh, dari jumlah kematian yang diinput, tidak semuanya angka kematian aktual pada tanggal tersebut. Di antaranya barangkali terdapat data yang telah tercatat 3 minggu sebelumnya, namun kembali dilaporkan setelah pasien terkonfirmasi meninggal akibat Covid-19 selama perbaikan data dilakukan, untuk sementara waktu pemerintah menggunakan indikator lain untuk penilaian.

Seperti diungkapkan Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, pada Rabu (11/8), indikator lain tersebut seperti tingkat pemanfaatan tempat tidur, kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, tracing, testing, dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.

Terkait dengan data kematian akibat Covid-19, pemerintah berusaha bertindak cepat untuk membenahi data kematian untuk mendapatkan angka yang valid, sehingga hasil penilaian juga makin akurat.

Menteri Johnny menegaskan, bahwa sudah menjadi komitmen pemerintah untuk melakukan pengawasan dan perbaikan jika ditemukan adanya kekurangan.

Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan elemen-elemen terkait, menurut Johnny, emerintah pusat terus berusaha memperbaiki teknis pendataan dan meningkatkan kualitas data, untuk mengetahui dengan lebih pasti kondisi pandemi di Indonesia. (Ata/OL-09)