Selama PPKM Darurat, Kasus Luar Jawa Melonjak 216,74%

BERDASARKAN data yang dihimpun Pandemic Talks, selama 1 - 26 Juli 2021, selama masa pemberlakuan PPKM daruat kasus covid-19 di wilayah Jawa memang mengalami perbaikan. Namun begitu, mereka menyoroti tingginya lonjakan kasus covid-19 yang terjadi di luar Jawa.

"Selama satu bulan terakhir, kasus aktif di luar jawa naik menjadi 216,74%. Ini sangat tinggi dibanding dengan kasus di Jawa yang hanya mencapai 91,36% ," kata Inisiator Pandemic Talks Firdza Radiany dalam webinar yang diadakan oleh Ikatan Alumni Indonesia, Sabtu (7/8).

Sementara itu, kasus kematian di luar Jawa juga meningkat menjadi 283,41% dari yang tadinya 99 kematian perhari menjadi 380 kematian perhari. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus kematian di Jawa yang meningkat sebesar 239,06% selama satu bulan terakhir.

Selain itu, tanda-tanda lonjakan kasus covid-19 di luar Jawa juga ditandai dengan peningkatan kasus harian yang lebih tinggi dibanding Jawa pada 5 Agustus 2021 lalu. Tercatat pada waktu tersebut penambahan kasus covid-19 di luar jawa mencapai 18.402 kasus, sementara di Pulau Jawa hanya 17.722 kasus.

"Ini terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Padahal angka testing tertinggi berada di Pulau Jawa. Ini menjadi alarm bahwa pulau-pulau di luar Jawa harus siaga," ucap dia.

Ia menyatakan, untuk itu pemerintah harus segera meningkatkan perhatian pada kasus covid-19 di luar jawa. Pasalnya, ia mengingatkan bahwa akan lebih sulit bagi daerah-daerah di luar pulau jawa untuk menangani lonjakan kasus covid-19 jika tidak diantisipasi dari sekarang.

Baca juga: Jumlah Undangan di Sidang Tahunan MPR Dibatasi

"Kalau kita lihat kasus aktif, ini kaitannya dengan kesiapan logistik, obat, tenaga kesehatan. Masalahnya kuat gak mereka? Di Jawa saja yang menjadi pusat ekonomi saat mengalami lonjakan kasus seperti kemarin itu sudah berat. Di luar Jawa pasti lebih berat," beber dia.

Untuk menagani lonjakan kasus tersebut, Firdza menyatakan upaya 3T tentunya menjadi hal yang sangat penting. Namun, sebelum itu, yang perlu disoroti juga mengenai serapan dana daerah dalam kaitannya dengan penanganan pandemi. Ia menyebut, saat ini serapan dana yang dilakukan daerah masih minim. Secara nasional saja baru sebanyak 22,05% dana yang terserap untuk penanganan covid-19.

"Kalau gak ada serapan dana, bagaimana mau melakukan 3T di daerah. Ini sudah ada di masing-masing daerah. Kalau gak diserap, ya programnya pasti gak akan ada," tegas dia.

Adapun, 5 provinsi dengan serapan dana covid-19 terendah yakni Sulawesi Tengah 0,07%, Jawa Tengah 0,15%, Banten 2,54%, Sulawesi Tenggara 2,54%, dan Aceh 3,69%.

"Titik tekannya saat ini ternyata bukan hanya di pusat, tapi di daerah juga. Sebagus apapun strategi penanganan covid-19 dibuat, kalau eksekusi daerah tidak maksimal, itulah yang menjadi missing link-nya," tutup Firdza. (OL-4)