Sumbang Kasus Tertinggi, Wapres Minta Vaksinasi di Jabar Dipercepat

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekankan pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat. Tujuannya untuk memberikan perlindungan pada masyarakat serta menciptakan kekebalan komunikas (herd immunity) dalam menekan angka kasus Covid-19.

Berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), ujar Wapres, secara nasional pada 21 Juli 2021 kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus. Jawa Barat, imbuhnya, berkontribusi 18% terhadap total kasus nasional yang menjadikan provinsi tersebut berada di urutan kedua dengan kasus positif Covid-19 tertinggi di Indonesia.

“Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi [Jawa Barat] agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya ,” tutur Wapres memberikan arahan dalam konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (22/7).

Jawa Barat merupakan provinsi yang terkena pemberlakuan PPKM berdasarkan level. Wapres meminta meminta agar penerapan PPKM di Jawa Barat lebih baik. Ia mengingatkan bahwa dalam penerapan PPKM, masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang boleh beroperasi, salah satunya pedagang. Untuk itu, menurut Wapres, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak terciptanya klaster baru dari aktifitas niaga.

“Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), Khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatan) nya tidak diperhatikan. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi cluster Covid-19,” ujarnya.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Harian Kembali Merangsek Dekati 50 ribu

Wapres pun berpesan bahwa di tengah situasi pandemi, kerja keras dan kerja sama sangat diperlukan. Ia meminta agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ditingkatkan sehingga tidak terjadi perbedaan data maupun perbedaan pandangan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa penekanan mobilisasi masyarakat di Jawa Barat memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah lain. Itu disebabkan oleh kondisi wilayah Jawa barat yang merupakan wilayah aglomerasi atau satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota dan kabupaten yang saling terhubung seperti wilayah Bekasi dan Depok yang terhubung dengan wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang (Jabodetabek).

“Evaluasi PPKM Darurat, Pak Wapres, saya laporkan penurunan mobilitas, mohon izin tidak bisa diperbandingkan dengan Jakarta yang homogen, Pak, karena kami ini tipe mobilitasnya beda-beda. Di daerah yang warna hitam, Pak Wapres, itu adalah daerah-daerah yang memang mayoritasnya pabrik, Pak, yang kerjanya itu ada shift malam,” papar Ridwan.

Kawasan industri tersebut, lanjut Emil, sapaan Ridwan Kamil, umumnya berada di wilayah Pantai Utara (Pantura). Di wilayah tersebut, menururnya pengurangan mobilitas warga belum bisa maksimal. Di sisi lain, daerah-daerah tempat tinggal padat penduduk yang berhubungan dengan pusat kota, sambung dia, turut menambah kesulitan dalam menekan mobilisasi masyarakat.

“Maka penurunan mobilitasnya relatif belum maksimal. Nah inilah yang memengaruhi performa penurunan mobilitas secara umum. Kemarin sudah diperbaiki, Pak Wapres, contohnya kami melakukan razia dengan Kapolda,” urai Ridwan.

Terkait percepatan vaksinasi, pada kesempatan itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa ketersediaan vaksinasi yang ada di Jawa Barat dapat disalurkan untuk memaksimalkan pemberian vaksinasi dosis pertama kepada masyarakat. Menkes menjanjikan, dalam waktu dekat, akan ada pendistribusian vaksin kembali untuk pemberian dosis kedua.

“Jawa Barat catatan kami ada sekitar 9.7 juta dosis vaksin yang sudah dikirim, sedang disuntikkan 7.3 juta. Jadi masih ada 2.4 juta vaksin yang ada di seluruh Jawa Barat yang bisa divaksinkan. Tidak usah digunakan sebagai cadangan suntik kedua. Karena pasti nanti kita akan makin banyak vaksinnya datang, suntik keduanya nanti akan kita isi,” tegas Budi.(OL-4)