Rabu 21 Juli 2021, 19:36 WIB

Pemerintah Siap Gulirkan Bantuan Subsidi Upah

M. Ilham Ramadhan Avisena | Humaniora
Pemerintah Siap Gulirkan Bantuan Subsidi Upah

Antara
Sejumlah pekerja membungkus teh di salah satu pabrik wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

 

PEMERINTAH berencana kembali menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam waktu dekat. Program itu melengkapi beragam bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat di masa pandemi covid-19.

“Kita sedang mendesain BSU bagi pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7).

Adapun program tersebut dinilai dapat meringankan beban masyarakat yang mengalami pengurangan jam kerja di tengah PPKM. Namun, program BSU yang akan digulirkan berbeda dengan pelaksanaan pada 2020 lalu.

Baca juga: Presiden: Jangan Terlambat Salurkan Bansos

Jika tahun lalu program BSU ditujukan bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta, kali ini rencananya diberikan kepada pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja dan pengurangan pendapatan.

“Ini sedang difinalisasi dan dibahas dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana program ini bisa membantu kelompok pekerja yang dirumahkan atau jam kerjanya menurun,” tutur Ani, sapaan akrabnya.

Sedangkan bagi pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), lanjut dia, akan diarahkan untuk mengikuti program Kartu Prakerja, yang kuota dan anggarannya sudah ditambah.

Baca juga: Kemenkes Bayar Klaim Covid-19 ke RS Sebesar Rp22,8 Triliun

“Jumlah peserta yang tadinya 5,6 juta dengan anggaran Rp20 triliun, sekarang kita tambah 2,8 juta peserta dan tambahan anggaran Rp10 triliun. Program ini akan kita fokuskan kepada mereka yang ter-PHK dan berkurang pendapatannya,” jelas Bendahara Negara.

Adapun dua program tersebut merupakan bagian dari perlindungan sosial dalam upaya Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada 2021. Untuk klaster perlindungan sosial, pemerintah telah menambah alokasi anggaran menjadi Rp187,84 triliun.

Sementara itu, realisasi anggaran pada klaster perlindungan sosial sudah mencapai Rp82,22 triliun. Capaian tersebut berkisar 43,8% dari pagu anggaran yang tersedia.(OL-11)

Baca Juga

ANTARA/AMER HILABI

Harapan Tidak Akan Terhenti Menuju Tanah Suci

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 18:36 WIB
Dirinya berharap kenaikan harga untuk biaya karantina untuk tidak terlalu tinggi apalagi ia berangkat bersama 6 anggota keluarga...
ANTARA FOTO/Setpres/Agus Suparto/Handout

Jokowi: Akhir Tahun 70% Lebih Masyarakat Sudah Divaksinasi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 18:16 WIB
Presiden menyampaikan vaksinasi harus sudah mencakup 70% lebih penduduk pada akhir tahun...
MI/M Irfan

Level PPKM Terkendali, Pemerintah Sesuaikan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

👤Atalya Puspa 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 17:47 WIB
Untuk menurunkan dari Level PPKM dari Level 3 ke Level 2, cakupan vaksinasi dosis pertama daerah tersebut harus mencapai 50...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya