Respons Jokowi Soal Pelonggaran PPKM Darurat

PRESIDEN Joko Widodo angkat bicara terkait aspirasi pelonggaran PPKM Darurat. Presiden memahami ada aspirasi yang meminta agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan.

Menurut Presiden, pelonggaran bisa dilakukan jika kasus penularan covid-19 menurun dan keterisian rumah sakit dengan pasien kronis juga sudah rendah. Namun, jika kasusnya naik dan pasien-pasien tak tertampung, fasilitas kesehatan bisa berpotensi kolaps.

"Hal semacam ini (pelonggaran) bisa dilakukan jika kasus penularan rendah, jika kasus kronis yang masuk rumah sakit juga rendah," ucapnya saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (19/7).

"Bayangkan, kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini," imbuh Jokowi.

Jokowi juga meminta kepala daerah untuk mempercepat vaksinasi. Kemudian, protokol kesehatan juga harus terus ditegakkan. Jokowi menyebut penyelesaian pandemi saat ini bergantung pada vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan.

"Kuncinya sebetulnya hanya ada dua sekarang ini. Hanya ada dua. Mempercepat vaksinasi. Sekali lagi, mempercepat vaksinasi. Yang kedua, kedisplinan protokol kesehatan utamanya masker, pakai masker," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta kepala daerah menunjukkan kepemimpinan di lapangan yang kuat dalam menghadapi wabah yang saat ini melonjak akibat varian delta. Presiden meminta kepala daerah bergerak cepat dan responsif dalam mengatasi masalah dan mengeksekusi kebijakan penanganan covid-19.

"Kita membutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi sekarang ini. Kepemimpinan yang paham lapangan, yang bisa bergerak cepat dan responsif. Kepemimpinan lapangan ini harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa," pungkas mantan Wali Kota Solo itu. (OL-8)