Orang Tua Khawatir Vaksinasi Anak, P2G: Perlu Sosialisasi dan Edukasi

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait vaksinasi anak. Pasalnya, masih ada orang tua yang khawatir terhadap program tersebut.

"Perlu sosialisasi dan edukasi manfaat vaksinasi anak terhadap orang tua, yang dapat dilakukan oleh Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemenag, Pemda, Sekolah, Wali Kelas, dan media massa, misalnya melalui iklan layanan masyarakat agar menarik minat orang tua anaknya divaksinasi," ungkap Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam pemaparan hasil survei, Minggu (11/7).

Baca juga: Presiden Ajak Masyarakat Berdoa Pandemi Segera Berakhir

Menurutnya, pemerintah wajib menggandeng organisasi Komite Sekolah atau Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG). Hal itu sangat penting agar informasi benar-benar bisa dipahami semua orang tua.

"Sosialisasi berisi informasi tentang bagaimana prosedur atau teknis vaksinasi siswa, syaratnya, bagaimana cara pendaftarannya, dimana tempat vaksinasi, dan lainnya. Informasi tersebut harus disampaikan kepada orang tua secara jelas dan komprehensif," imbuhnya.

Rekomendasi P2G tersebut disampaikan setelah hasil survei mencatat 23,5% orang tua tidak setuju dan 13,2% ragu-ragu anaknya divaksinasi. Sedangkan sebanyak 63,3% orang tua lainnya setuju. Angka tersebut menunjukan masih banyak yang tidak setuju, padahal dalam upaya mewujudkan herd community di lingkungan sekolah setidaknya 70% warganya divaksinasi.

P2G juga mminta sekolah-sekolah proaktif berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk penjadwalan vaksinasi siswa. Sekolah dapat juga berinisiatif membangun kerja sama dengan organisasi Ikatan Alumni/Organisasi sosial masyarakat/BUMN/pihak swasta dalam menyelenggarakan vaksinasi gratis bagi anak secara mandiri.

"Inisiatif vaksinasi mandiri oleh sekolah dapat menjadi solusi sederhana. Tentu tetap dalam pengawasan pemda. Contohnya beberapa sekolah swasta dan negeri di DKI Jakarta melakukan kerja sama inisiasi bersama dengan organisasi alumni, organisasi masyarakat, dan BUMN," jelasnya.

Baca juga: Vaksinasi Harian Tak Konsisten, Pakar: Pemerintah Belum Siap PTM

Untuk vaksinasi siswa, guru, tendik, P2G meminta dapat dijamin persediaannya dan bersifat gratis dari pemerintah. Walaupun sudah ada vaksin gotong-royong yang bersifat komersil, vaksin harus tetap gratis dan jangan sampai sekolah memperdagangkan vaksin anak kepada orang tua nanti.

Lebih lanjut, P2G mengusulkan agar sekolah yang menggelar PTM Terbatas dapat melibatkan siswanya untuk hadir di sekolah dengan syarat sudah divaksinasi. Bagi siswa orang tua yang menolak vaksinasi, sementara akses mendapatkan vaksin sudah bisa diperoleh dan/atau sekolah sudah menyelenggarakan proses vaksinasi, maka siswa disarankan mengikuti pembelajaran dengan moda daring (PJJ) sebagai konsekuensi.

"Bagi P2G, minimal ada 4 indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka, yaitu tuntasnya vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Kemudian sekolah sudah memenuhi semua Daftar Periksa kesiapan sekolah tatap muka, yang berisi 11 item yang dilanjutkan oleh asesmen kelayakan oleh Pemda. Pemetaan Pemda terkait sebaran covid-19 di daerahnya, termasuk angka positivity rate harus di bawah 5% sesuai rekomendasi WHO. Dan izin dari orang tua siswa yang bersifat personal bukan perwakilan organisasi Komite Sekolah," tuturnya.

Bagi daerah yang berada di zona hijau dan memiliki banyak kendala PJJ online seperti akses internet, listrik, kepemilikan gawai, maka direkomendasikan melaksanakan PTM Terbatas. Asalkan memenuhi syarat sesuai Buku Panduan Pembelajaran Tatap Muka yang dibuat Kemendikbudristek dan Kemenag. (H-3)