Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan meminta masyarakat tidak hanya menuntut perbaikan dalam upaya penanganan covid-19. Namun, juga turut serta untuk memperbaiki situasi krisis akibat pandemi.
Hal itu disampaikannya saat menanggapi gerakan yang meminta Presiden Joko Widodo mundur. Sebab, Kepala Negara dianggap gagal menangani pandemi covid-19 di Tanah Air.
"Mengendalikan itu kan tidak bisa sepihak. Pemerintah punya infrastruktur, punya regulasi, punya pedoman, tapi kalau masyarakat tidak mendukung ya percuma," ujar Ade kepada awak media, Rabu (7/7).
Baca juga: Luhut Tegaskan Perusahaan Harus Taat Aturan PPKM Darurat
"Tidak ada keseimbangan. Masyarakat kita tidak disiplin, tidak taat, tidak patuh, tidak merasa wabah ini menjadi sebuah hal yang serius, ya susah," imbuhnya.
Apabila negara lain bisa menangani pandemi covid-19 dengan baik, lanjut dia, karena ada dukungan masyarakat yang disiplin. Serta, memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya covid-19. Ketika pemerintah meminta untuk tetap di rumah, mereka mengikuti aturan tersebut.
Berbeda dengan kondisi di Indonesia. Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak mengindahkan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Seperti, ketika pemerintah melarang mudik pada libur Lebaran.
Baca juga: Ketua Satgas: Pemberlakuan PPKM Mikro yang Lebih Ketat di Luar Jawa-Bali
"Walaupun sudah dilakukan penyekatan, masih banyak yang nekat. Ada berapa juta orang itu. Dalam hal vaksinasi juga begitu, masih saja ada yang ngeyel, tidak percaya dengan berbagai macam alasan," pungkas Ade.
Pemerintah dikatakannya sulit menggunakan cara represif atau kekerasan untuk memaksa masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Dengan semua latar belakang tersebut, dia pun meminta masyarakat yang mendesak Presiden Jokowi mundur, untuk mengubah pola pikir.
Ade kembali menekankan bahwa upaya penanganan pandemi tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Segenap elemen bangsa harus terlibat, bekerja sama, gotong royong, hingga akhirnya kondisi lebih baik bisa terwujud.(OL-11)
Studi baru menunjukkan peningkatan signifikan dalam komplikasi penyakit terkait alkohol di kalangan perempuan paruh baya selama periode pandemi covid-19.
Kasus peningkatan signifikan mata minus atau Myopia Booming kini menjadi perhatian serius, terutama karena dapat berdampak buruk pada masa depan anak-anak
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Produk skincare dan kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, terutama kaum perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh tren kecantikan dan gaya hidup sehat.
Instansi di lingkungan Pemkab Tasikmalaya diharapkan bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan gencar melakukan sosialisasi
Di Kabupaten Cianjur belum ditemukan adanya kasus covid-19. Namun tentu harus diantisipasi karena diinformasikan kasus covid-19 kembali melonjak.
JUMLAH total kasus covid-19 di Jawa Barat, saat ini mencapai 427 kasus. Daerah dengan penjangkitan tertinggi ialah Kota Depok dengan 66 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 63 kasus.
Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tidak kurang dari 243 bapaslon ditemukan melanggar. Jumlah itu mencakup sepertiga dari total 735 bapaslon.
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada sembilan perbedaan dalam pemungutan suara di Pilkada 2020
Kelima pemain bola itu melanggar protokol medis setelah dikunjungi tukang cukur pribadi tanpa menggunakan masker.
Ia mengatakan hanya ingin bermain ketika adanya protokol medis yang ketat untuk para pemain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved