TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan meminta masyarakat tidak hanya menuntut perbaikan dalam upaya penanganan covid-19. Namun, juga turut serta untuk memperbaiki situasi krisis akibat pandemi.
Hal itu disampaikannya saat menanggapi gerakan yang meminta Presiden Joko Widodo mundur. Sebab, Kepala Negara dianggap gagal menangani pandemi covid-19 di Tanah Air.
"Mengendalikan itu kan tidak bisa sepihak. Pemerintah punya infrastruktur, punya regulasi, punya pedoman, tapi kalau masyarakat tidak mendukung ya percuma," ujar Ade kepada awak media, Rabu (7/7).
Baca juga: Luhut Tegaskan Perusahaan Harus Taat Aturan PPKM Darurat
"Tidak ada keseimbangan. Masyarakat kita tidak disiplin, tidak taat, tidak patuh, tidak merasa wabah ini menjadi sebuah hal yang serius, ya susah," imbuhnya.
Apabila negara lain bisa menangani pandemi covid-19 dengan baik, lanjut dia, karena ada dukungan masyarakat yang disiplin. Serta, memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya covid-19. Ketika pemerintah meminta untuk tetap di rumah, mereka mengikuti aturan tersebut.
Berbeda dengan kondisi di Indonesia. Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak mengindahkan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Seperti, ketika pemerintah melarang mudik pada libur Lebaran.
Baca juga: Ketua Satgas: Pemberlakuan PPKM Mikro yang Lebih Ketat di Luar Jawa-Bali
"Walaupun sudah dilakukan penyekatan, masih banyak yang nekat. Ada berapa juta orang itu. Dalam hal vaksinasi juga begitu, masih saja ada yang ngeyel, tidak percaya dengan berbagai macam alasan," pungkas Ade.
Pemerintah dikatakannya sulit menggunakan cara represif atau kekerasan untuk memaksa masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Dengan semua latar belakang tersebut, dia pun meminta masyarakat yang mendesak Presiden Jokowi mundur, untuk mengubah pola pikir.
Ade kembali menekankan bahwa upaya penanganan pandemi tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Segenap elemen bangsa harus terlibat, bekerja sama, gotong royong, hingga akhirnya kondisi lebih baik bisa terwujud.(OL-11)
