Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMA Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 Juli di wilayah Jawa-Bali, pemerintah siap mengucurkan program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.
Sebagai koordinator PPKM darurat Jawa-Bali, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa penerapan pembatasan tidak hanya mengatasi laju penyebaran covid-19. Namun, kebijakan itu juga bertujuan membantu kebutuhan warga yang terdampak pandemi.
Baca juga: Diberlakukan Mulai 3 Juli, Ini Pedoman PPKM Darurat yang Perlu Diketahui
"Perintah Presiden (Joko Widodo) itu clear. Jangan sampai rakyat kita menderita berkelanjutan. Oleh karena itu, kami sepakat bansos akan digulirkan lagi," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/7).
Pemberian bansos sudah disepakati bersama dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Selain bansos, pemerintah juga berencana menggulirkan stimulus subsidi listrik selama PPKM darurat.
"Soal bansos, saya sudah membahas dengan Menkeu dan Mensos. Saya kira tidak ada masalah. Termasuk tadi (diupayakan bantuan) listrik. Sudah telepon juga dengan Menteri ESDM (Arifin Tasrif), itu akan diatur," jelas Luhut.
Baca juga: Luhut: 90% Suplai Tabung Oksigen untuk Kebutuhan Medis
Pemerintah dikatakannya tidak memprediksi perihal lonjakan dahsyat kasus covid-19. Diketahui pada Juni ini, penambahan kasus bisa mencapai 20 ribu orang per hari. Program bansos pun diyakini menjadi bantalan masyarakat untuk beraktivitas saat PPKM darurat.
"Bansos ini sebagai (upaya) pemulihan ekonomi, juga terjadi di pertengahan 2021. Presiden menekankan masyarakat menengah ke bawah betul-betul harus dilindungi," tandasnya.(OL-11)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved