Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan pilihan pemerintah yang kembali menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, alih-alih opsi lockdown.
Ditekankan bahwa esensi dan substansi PPKM Mikro sama dengan lockdown. Namun, kebijakan PPKM mikro diklaim lebih baik, karena negara tetap bisa menyeimbangkan antara aspek ekonomi dan kesehatan. Hal itu diutarakan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Adwil Kemendagri Suhajar Diantoro dalam rapat virtual terkait PPKM mikro.
Baca juga: Sejalan dengan PPKM Mikro, PTM Terbatas tidak untuk Zona Merah
Suhajar menjelaskan terdapat beberapa indikator keberhasilan yang harus dipahami oleh penanggung jawab PPKM mikro di daerah. Misalnya, kasus infeksi covid-19 harus di bawah rata-rata kelurahan/kecamatan, lalu tingkat kesembuhan harus tinggi, tingkat kematian rendah, berikut ketersediaan tempat tidur yang cukup di kabupaten/kota.
Penentuan zona hijau tetap berlaku dengan ketentuan apabila desa/kelurahan maupun RT/RW tidak memiliki warga yang terinfeksi covid-19. "Sementara, jika ada 1-2 rumah yang terpapar covid-19, berarti masuk zona kuning. Lalu, ada 3-5 rumah positif covid-19 itu zona orange. Jika lebih dari 5 rumah, masuk zona merah. Semua kegiatan masyarakat harus dibatasi secara ketat," papar Suhajar, Jumat (25/6).
Baca juga: Jokowi Sidak PPKM Mikro di Kawasan Cempaka Putih
Dalam mengukur tiga indikator tersebut, lanjut Suhajar, setiap daerah yang memberlakukan PPKM mikro diminta melapor kepada Menteri Dalam Negeri setiap minggu. “Pertama, setiap provinsi harus melaporkan perkembangan posko desa dan kelurahan. Termasuk posko yang aktif. Kedua, respons dari kepala daerah terhadap Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021,” imbuh Suhajar.
Adapun ketiga, kata dia, Kemendagri meminta laporan daerah menindaklanjuti Instruksi Mendagri mengenai PPKM mikro yang telah diterbitkan. Respons dari kepala daerah bisa berupa surat edaran, surat keputusan, ataupun instruksi kepala daerah.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Proses pembelajaran siswa harus diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa otak perempuan cenderung mengalami penuaan lebih cepat dibandingkan laki-laki, terutama akibat stres dan perubahan gaya hidup
Penambahan 44 unit bus listrik dari Tiongkok sempat terhambat akibat lockdown pandemi covid-19 pada 2022 silam.
Anggota Parlemen Inggris menyetujui laporan mengecam mantan PM Inggris Boris Jonson yang melanggar lockdown Covid.
Langkah itu ia lakukan karena pemerintah sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi.
PARTAI Komunis China (PKC) yang menguasai jalannya pemerintah dan arah negara, menyatakan akan menindak tegas semua kegiatan infiltrasi hingga sabotase oleh pasukan musuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved