Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menerapkan kebijakan tegas dan progresif dalam mengatasi penularan COVID-19 yang akhir-akhir ini kembali melonjak pascalebaran.
"Pemerintah secara khusus harus semakin memastikan jaminan perlindungan para dokter, tenaga kesehatan, dan petugas di seluruh rumah sakit baik negeri maupun swasta yang sampai saat ini semakin berat bebannya dalam menangani pasien COVID-19," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya, hari ini.
Pernyataan Haedar Nashir itu merespon luapan daya tampung rumah sakit di sejumlah provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
Menurutnya, lonjakan kasus di lima provinsi besar di pulau Jawa tersebut merupakan representasi dari peningkatan luar biasa penyebaran COVID-19 di Tanah Air.
“Kondisi sangat memprihatinkan ini perlu perhatian superserius khususnya dari pemerintah pusat dan daerah maupun seluruh rakyat Indonesia. Pandemi ini nyata dan telah meluas di hampir seluruh negara," kata dia.
Baca juga: 5 Profesi Dokter Desak Penerapan PPKM Serentak dan Menyeluruh
Ia mengatakan penanganan COVID-19 mengharuskan kerja simultan, terpadu, dan kesungguhan dari semua instansi atau institusi di pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat agar semuanya tidak tertuju dan membebankan secara berlebihan kepada pihak Rumah Sakit.
Pasalnya serta para dokter dan tenaga kesehatan saat ini semakin kewalahan selaku benteng terakhir melawan pandemi COVID-19. Apabila jumlah dokter dan tenaga kesehatan mengalami pengurangan akan berdampak signifikan pada proses penanganan pasien.
"Penting ditambah dan diperluas sarana-prasarana isolasi oleh pemerintah agar semakin mencukupi, mempermudah, dan mengintensifkan usaha penanganan COVID-19," katanya.
Di sisi lain, Muhammadiyah melalui Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) dengan dukungan 117 Rumah Sakit, Aisyiyah, Amal Usaha, dan seluruh organ kelembagaannya dari pusat sampai bawah terus berupaya nyata dalam penanganan pandemi COVID-19 di negeri ini.
Ratusan miliar dana telah dikeluarkan secara mandiri di tengah beban sangat besar tunggakan BPJS dan beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak ringan bagi seluruh rumah sakit yang tersebar di seluruh Tanah Air.
“Muhammadiyah tidak akan surut dalam berkonstribusi untuk kepentingan bangsa dan kemanusian semesta dengan spirit bahwa selama mampu memberi maka akan terus kami lakukan sebagaimana Islam mengajarkan praktik Surat Al-Ma’un," katanya.(Ant/OL-4)
Bencana yang terjadi dengan demikian bukan sarana memecah belah umat, apalagi provokasi gerakan-gerakan antikeindonesiaan.
Jamaah An-Nadzir di Gowa, Sulawesi Selatan, menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, sama dengan Muhammadiyah.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Muhammadiyah mendukung penuh tanpa ragu.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat menyikapi perbedaan awal Ramadan dengan bijak serta menjadikan puasa sebagai perekat sosial dan penguat akhlak.
UMAT Islam di berbagai belahan dunia bersiap menyambut puasa Ramadan 1447 H.
Kementerian Agama akan menggelar sidang Isbat awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah, Selasa (17/2) untuk mengetahui puasa 1 Ramadan kapan ayau berapa hari lagi puasa 2026
Pada pekan pertama Desember 2024, otoritas Jepang mencatat jumlah kasus influenza baru meningkat menjadi 44.673, meningkat sekitar 20.000 dibandingkan sepekan sebelumnya.
Pemerintah Jepang mewajibkan warganya memakai masker imbas melonjaknya kasus influenza dan Covid-19.
Kadinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan beberapa hari ini kasus covid-19 di Kota Depok terus mengalami lonjakan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kampanyekan kembali pemakaian masker dan vaksin booster Covid-19 merupakan salah satu upaya pencegahan yang harus dilakukan masyarakat Indonesia.
Derajat kekebalan masyarakat yang mendapatkan vaksinasi ataupun yang pernah terkena covid-19 sebelumnya dan mendapatkan vaksinasi sudah mulai menurun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved