P2G Sebut Rekrutmen 1 Juta Guru P3K Terancam Gagal

PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menilai proses rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang tengah berlangsung terancam gagal mencapai target. Pasalnya hingga akhir Mei 2021 tercatat tidak lebih dari 600 ribu guru honorer yang sudah diusulkan pemerintah daerah (Pemda).

"Usulan formasi yang diajukan oleh Pemda, baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi sampai akhir Mei 2021 ini, tidak sampai 600 ribu usulan. Padahal kuota yang pernah dijanjikan Kemendikbudristek, Kemenpan RB, BKN, termasuk Kemenag lowongan sebanyak 1 juta guru P3K," ungkap Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan resmi, Senin (31/5).

Dijelaskannya, ada daerah yang sudah mengumumkan formasi final karena sudah disetujui pusat seperti DKI Jakarta, Kab. Serang, Kab. Karawang, dan Kab. Garut. Tetapi masih ada juga yang belum kunjung mengumumkannya seperti Kab. Blitar.

"Persoalan yang timbul adalah jumlah formasi guru P3K yang diusulkan Pemda ke BKN dan Kemenpan RB banyak yang tidak sesuai dengan harapan semestinya. Terdapat juga fakta daerah yang formasinya dikurangi oleh BKN dan Kemenpan RB," imbuhnya.

Satriwan melanjutkan akibatnya para guru honorer sangat kecewa, sebab peluang mereka mendaftarkan diri ikut seleksi guru P3K makin kecil bahkan pupus. Padahal mereka sudah lama berharap menjadi guru ASN.

Lebih lanjut, dia mengatakan P2G telah menghimpun laporan dari beberapa wilayah. Dari Pemkab Garut sebanyak 8.801 usulan kuota guru P3K . Namun, ternyata yang disetujui oleh Kemenpan RB hanya 196 guru P3K. Angka tersebut jauh dari kebutuhan atas kekurangan guru ASN di Kab. Garut.

Kab. Karawang, mengusulkan formasi sebanyak 1.080 guru P3K, sedangkan yang disetujui Kemenpan RB hanya 660 orang guru P3K. Kemudian Kab. Serang, formasi yang sudah disetujui Kemenpan RB adalah sebanyak 2.087 guru P3K.

Baca juga:  Guru Honorer Berusia 40 tahun Dapat Afirmasi Seleksi Guru PPPK

Selanjutnya, di Kab. Cianjur awalnya usulan 9.200 dari Pemkab, setelah ditetapkan oleh Kemenpan RB ternyata formasi yang disetujui hanya 246 guru P3K. Lalu di Kab. Subang, penetapan formasi untuk guru P3K sebanyak 3.086 orang yang telah disetujui Kemenpan RB. Namun yang sangat disayangkan, hanya 13 orang formasi guru PAI yang disetujui. Padahal total guru honorer PAI yang ada sekitar 600 orang di Kab. Subang.

Kasus-kasus tersebut juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Pemda mengajukan banyaknya jumlah guru karena tidak mampu membiayai gaji dari anggaran daerah. Padahal merujuk pernyatan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Kemenkeu, semua gaji dan tunjangan guru P3K ditanggung pemerintah pusat. Di sini ada fakta tidak sinkronannya informasi ke pemda oleh pusat.

Pemerintah pusat melalui Surat Kemenkeu No. S-46/PK/2021 menerangkan bahwa perhitungan anggaran P3K dalam Alokasi Dasar DAU sebanyak 1.002.616 formasi dengan total kebutuhan anggaran sebesar 19,40 triliun. Juga berdasarkan Penjelasan Pasal 11 (ayat 21) UU No. 9 Tahun 2020, pembayaran gaji P3K guru tahun 2021 sebesar 19,40 triliun dimaksud menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib paling sedikit sebesar 25% dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU).

"P2G memaknai esensi utama Surat Kemenkeu ini adalah meyakinkan para Kepala Daerah, agar jangan khawatir, guru P3K sudah dianggarkan oleh pusat, walaupun hanya tahun 2021 saja. Poin berikutnya, pemerintah pusat membuka kuota 1 juta lebih guru P3K untuk tahun 2021," kata Satriwan.

Dia mengatakan, tampaknya yang membuat pemda juga tidak maksimal mengajukan formasi ke pusat adalah faktor anggaran gaji dan tunjangan guru P3K tersebut. Untuk 2021 ditanggung pusat, bagaimana dengan tahun berikutnya, bisa saja ditanggung daerah, jadi wajar saja pemda khawatir dan ragu. Akibatnya lagi-lagi yang jadi korban adalah guru honorer.

"Rencana merekrut 1 juta guru P3K pada 2021 ini nampaknya tidak tercapai. Padahal secara nasional kita darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri, yaitu mencapai 1,3 juta guru. Pemerintah hanya bisa menerima sekitar 513 ribu formasi. Ini belum tentu lolos seleksi semua. Bagaimana mampu mewujudkan visi Presiden yaitu SDM Unggul, jika Kemendikbud dan Kemenpan RB gagal merekrut 1 juta guru P3K?" tuturnya.

P2G merekomendasikan agar kementerian terkait seperti Kemenkeu, Kemendagri, Kemenpan RB, Kemendikbudristek, Kemenag, dan BKN berkoordinasi dengan pemda dari 514 kota/vkabupaten dan 34 provinsi. Hal itu untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K yang sepenuhnya ditanggung oleh pusat. Agar daerah juga maksimal dalam mengajukan formasi guru P3K.

P2G pun konsisten menyuarakan harus ada kebijakan afirmasi 'Lama Mengajar' bagi guru honorer, khususnya guru honorer K-2 yang sudah bertugas sejak sebelum 2005. Kebijakan afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengajar minimal 3 tahun, diberikan 75 poin untuk Kompetensi Teknis dari Mendikbudristek Nadiem Makarim sangat tidak berkeadilan.

"Guru honorer K-2 sudah bertugas sejak sebelum 2005, mereka hadir karena kebijakan negara waktu itu. Rata-rata sudah mengabdi di sekolah negeri lebih dari 17 tahun, bahkan ada yang sampai 22 tahun. Apakah memberikan afirmasi 75 poin bagi mereka adalah keputusan yang berkeadilan? Menyamakan mereka dengan guru honorer yang baru mengajar 3 tahun sungguh tidak adil?" ucap Iman, guru honorer di Jakarta.

P2G merekomendasikan afirmasi yang berkeadilan bagi guru honorer berdasarkan lama mengabdi. Guru PNS diberikan penghargaan Satyalencana dari negara jika sudah mengabdi 10 tahun dan 20 tahun. Lantas guru honorer K-2 juga harus diberikan penghargaan atas pengabdiannya oleh negara.(OL-5)